Kulon Progo, Proliman News – Ketua SAR Daerah DIY, Brotoseno, punya resep unik untuk mengahentikan status Kabupaten Kulon Progo sebagai kabupaten termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pertama, masyarakat harus berani menggabungkan dua kota kata yang saling terpisah dalam menyebut atau menuliskan Kulon Progo menjadi satu atau gandeng yakni Kulonprogo.
“Sederhana kan? Tetapi ini bisa menjadi resep mujarab untuk mengakhiri status miskin bagi Kabupaten Kulon Progo,” katanya berseloroh.
Entah punya filosofi atau tidak, atau memiliki metodologi atau tidak tidak penting. Yang penting harus berani menyebut atau menuliskan Kulonprogo untuk semua kepentinga.
“Filosofinya apa, ada metodologi atau tidak, itu nggak perlu”, katanya
Jadi, lanjutnya, jika Kabupaten Kulon Progo ingin berkembang, nama Kulon Progo yang selama dipisah menjadi 2 kosa kata Kulon dan Progo, digabung menjadi Kulonprogo sebagai satu kesatuan.
Ia mencontohkan nama Kabupaten Gunungkidul. Dahulu Gunungkidul daerah miskin penghasil gaplek ini penulisannya dipisah terdiri dari dua kata, Gunung dan Kidul.
Namun dengan keberanian menggabungkan dua kata tersebut, menjadi satu kesatuan dikemudian hari Kabupaten Gunungkidul menjadi mampu dan kaya.
Kemudian Kabupaten Gunungkidul berhasil mengelola berbagai potensi yang ada di wilayahnya dengan sangat gemilang.
“Embuh iki teori opo, ning faktanya Gunungkidul saiki soyo maju,” ujarnya meyakinkan peserta Ngobrol Kocak Bareng Bogowontonews.com, Senin (18/3/2024) lalu.
Apakah ada hubungan antara penggabungan nama wilayah dengan kemampuan menggali potensi daerah. Itu pertanyaan bagi kita semua.
Poin kedua, yang Brotoseno mengatakan Kabupaten Kulon Progo harus punya identitas. Karena selama ini, menurutnya, Kabupaten Kulon Progo bisa dikatakan sebagai sebuah daerah yang kehilangan identitasnya.
Contohnya, dahulu kala Kabupaten Kulon Progo terkenal sebagai daerah penghasil kopra dan hasil tambang manqan. Namun seiring berjalannya waktu dua komoditas yang mampu mengangkat nama Kabupaten Kulon Progo itu hilang ditelan zaman.
“Seharusnya 2 komoditas yang menjadi identitas Kabupaten Kulon Progo ini bisa dikembangkan dan merupakan potensi yang dapat dikelola menjadi salah satu sumber PAD,” katanya.
Ini merupakan persoalan dasar. Maka sudah waktunya Kabupaten Kulon Progo mencari identitas yang bisa membuat bangga bagi warganya.
Sehingga dengan identitas wilayah, para pengambil kebijakan bisa mengacu identitas wilayah sebagai prioritas pembangunan.
“Bukan dengan Tomira, karena itu tipu-tipu, atau lebih tepatnya ide bohong yang tidak punya efek apa-apa bagi masyarakat. Siapa yang punya ide itu, suruh ketemu saya, ini bohong-bohongan,” katanya.
Untuk mewujudkan dua pokok bahasan tersebut, dibutuhkan pemimpin yang gila, yang tidak selalu tergantung pada uang APBD untuk membangun wilayah ini agar menjadi kaya.
“Siapapun pemimpinannya, wajib gila. Banyak terobosan dan ide-ide hebat untuk mencari sumber pendanaan bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo sehingga tidak selalu harus bergantung pada duit pemerintah,” ujarnya meyakinkan.
