Surabaya, Proliman News – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, merespons isu pemakzulan dirinya saat menghadiri rapat di Hotel Novotel Samator, Surabaya.
Yahya Cholil Staquf pada Minggu dini hari (23/11/2025), menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatannya.
Gus Yahya menegaskan bahwa Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan ketua umum ataupun fungsionaris lainnya.
Menyikapi dinamika yang sedang terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif.
Sebelumnya beredar informasi bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), diminta mundur dari jabatannya oleh rapat musyawarah harian pengurus Syuriyah PBNU setelah mengundang akademisi yang terkait dengan jaringan Zionisme, Peter Berkowitz.
Kontroversi ini bermula dari kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dan juga acara pascasarjana Universitas Indonesia (UI), di mana Gus Yahya (yang juga Ketua Majelis Wali Amanat UI) mengundang Prof. Dr. Peter Berkowitz sebagai narasumber.
Peter Berkowitz dikenal sebagai akademisi pro-Israel dan penulis buku yang dianggap pro-Zionis, yang dinilai bertentangan dengan sikap PBNU dan Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Risalah rapat harian Syuriyah PBNU pun beredar, yang berisi permintaan agar Gus Yahya mundur dalam waktu 3 hari atau diberhentikan.
Tindakan mengundang narasumber terkait jaringan Zionisme tersebut dianggap melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Gus Yahya telah meminta maaf secara terbuka atas kekhilafan dan ketidakcermatannya dalam menyeleksi narasumber tersebut, dengan alasan tidak membaca latar belakang Peter Berkowitz secara teliti.
Ia menyesali kekeliruan tersebut dan berkomitmen untuk menerapkan mekanisme pengecekan yang lebih ketat di masa mendatang.
Permintaan maaf ini disambut baik oleh beberapa pihak, namun desakan untuk mundur tetap mengemuka dari internal PBNU, memicu polemik dan isu pemakzulan.
Liputan : Reinaldy Dwi
