Pati, Proliman News – Hari ini akan dilangsungkan Kirab Hari Jadi Kabupaten Pati, Jawa Tengah dari pendopo Kemiri ke Pendopo Kabupaten.
Route kirab harus bersih dan tertib, hingga ke dalam Pendopo Kabupaten. Anak sekolah diliburkan dan diminta membuat tugas tentang sejarah Kabupaten Pati, dan menyaksikan kirab.
Apakah keberadaan posko bantuan logistik demo Gerakan Masyarakat Pati Bersatu (GMPB) yang kini bejibun losgistik akan dibersihkan Satpol PP ? Apakah akan ada ricuh lagi sebelum demo besar 13 Agustus 2025?
Bupati Pati Jawa Tengah, Sadewo, menyatakan, penyitaan bantuan logistik dan pendanaan aksi demo penolakan kenaikan pungutan Pajak Bumi Bangunan-Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan Satpol PP, kemarin tidak salah.
Meski penyitaan logistik yang dikumpulkan relawan tersebut berakhir dengan atraksi ricuh antara warga dengan aparat Satpol PP dan Plt Sekda Pati Riyoso.
Ia mengatakan, Satpol PP hanya ingin menertibkan agar prosesi boyongan dari Pendopo Kemiri ke Pendopo Kabupaten berjalan lancar.
Karena memang tempat itu sesuai peraturan daerah tidak boleh digunakan untuk tempat seperti itu (menampung bantuan logistik aksi demo masyarakat Pati yang akan berlangsung 13 Ahustus 2025 nanti ).
Sehingga menurutnya tindakan penyitaan berbagai bantuan masyarakat yang dikumpukulkan rewalan Gerakan Masyarakat Pati Bersatu (GMPB) oleh Satpol PP, sudah benar.
Karena Satpol PP hanya menjalankan tugas menertibkan areal kirab boyongan dari Pendopo Kemiri menuju Pendopo Kabupaten Pati.
Sehingga menurutnya tidak ada yang salah dari tindakan Satpol PP menyita semua barang dang ditapung di ditrotoir depan Kantor Bupati.
“Mau demo silahkan, mau mengumpulkan bantuan silahkan, asal tertib tidak anarkis, ” tegasnya.
Ia menyatakan, apa yang dilakukannya (termasuk menaikkan pungutan PBB-P2 sebesar 250 persen ) semuanya untuk pembangunan Pati.
Ia ingin rumah sakit diperbaiki dan berfungsi dengan baik, lalu seluruh jalan yang jelek dibikin bagus.
Karena sampai hari ini ia menyatakan memiliki beban yakni membayar gaji honorer dan P3K setahun Rp 200 miliar, yang itu belum cukup hanya dengan menaikkan pungutan PBB-P2 250 persen.
Lalu bagaimana dengan seluruh logistik bantuan masyarakat dari berbagai elemen dan berbagai kota yang kini semakin menggunung di trotoar di depan Kantor Bupati ?
Karena pagi ini akan dilakukan prosesi kirab, apakah akan kembali ricuh antara warga dengan Satpol PP lagi, karena tugas Satpol PP menertibkan prosesi boyongan ?
Di sejumlah media massa yang beredar sampai saat ini semua komponen masyarakat Pati menyatakan siaga untuk turun mengepung Kantor Bupati jika Satpol PP kembali menyita dan menggusur tempat penampungan logistik demo tersebut.
Bahkan malam ini GMPB mengeluarkan statemen akan melaporkan seluruh pejabat yang terlibat dalam penyitaan bantuan masyarakat untuk demo besar 13 Agustus 2025 nanti itu.
Mereka bahkan meminta agar Mendagri Tito Karnavian melakukan pemecatan terhadap Plt Sekda Riyoso, pejabat di Satpol PP dan siap melengserkan Bupati Pati Sadewo karena menindas rakyat.
Liputan : Andy Nursahbani
