Pati, Proliman News – Kabupaten Pati Jawa Tengah semakin menggelegak, suhu politik memanas hubungan antara rakyat dan pemerintah mulai goyah.
Di Kota Pati, arus massa dati berbagai penjuru wilayah Kabupaten Pati terus tumpah ruah hilir mudik membuat suasana miris.
Karena melihat tekanan masyarakat terus menghunjam pada tema pelengeseran Bupati Sudewo, maka sebelumtanggal 13 Agustus 2025, Bupati Sudewo mengambil langkah dramatis.
Ia menyatakan, membatalkan kebijakannya paling kontroversial kenaikan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) 250 persen.
Keputusan pembatalan tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Sudewo dalam konferensi pers yang digelar di Pati, Jawa Tengah.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pajak akan dikembalikan seperti tarif tahun sebelumnya demi meredam gejolak di masyarakat.
“Tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti semula, sama dengan tahun 2024,” kata Bupati Pati Sudewo yang didampingi Kajari Pati, Dandim 0718 Pati, dan Kapolresta Pati di Pati, Jateng, Jumat (8/8/2025).
Menurut Sudewo, langkah ini merupakan respons langsung pemerintah daerah terhadap aspirasi dan dinamika sosial yang berkembang.
Ia mengaku mencermati dengan saksama penolakan warga yang semakin masif, sehingga pembatalan dianggap sebagai jalan terbaik untuk menjaga stabilitas daerah.
“Keputusan ini diambil demi menjaga suasana daerah yang aman, kondusif, dan mendukung kelancaran perekonomian serta pembangunan jangka panjang,” tegasnya.
Bagi warga yang terlanjur membayar PBB dengan tarif baru yang lebih tinggi, Sudewo memastikan akan ada pengembalian selisih dana mereka.
Teknis proses refund ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan melibatkan para kepala desa.
Meski disambut baik oleh sebagian besar masyarakat, pembatalan kenaikan PBB ini membawa konsekuensi serius.
Sejumlah rencana proyek pembangunan yang krusial bagi pelayanan publik terpaksa harus menjadi tumbal dan ditunda pelaksanaannya.
Sudewo secara terbuka membeberkan proyek-proyek yang terpaksa mangkrak akibat potensi pendapatan daerah dari PBB tidak jadi meningkat.
“Beberapa proyek seperti pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan plafon RSUD RAA Soewondo yang rusak, serta penataan alun-alun yang dirancang lebih estetis dan nyaman, terpaksa ditunda pelaksanaannya,” terangnya.
Penundaan ini menjadi dilema, di satu sisi pemerintah menenangkan warga, namun di sisi lain fasilitas publik yang mendesak untuk diperbaiki harus menunggu lebih lama.
Dalam kesempatan yang sama, Sudewo juga meluruskan polemik frasa “Pati Mutiara”.
Ia menjelaskan bahwa itu hanyalah tema untuk perayaan Hari Jadi Pati ke-702, bukan untuk menggantikan slogan legendaris daerah.
“Slogan Kabupaten Pati tetap ‘Bumi Mina Tani’. Yang penting kita tetap kompak, solid, dan gotong royong membangun Pati demi Pati yang lebih maju,” ujarnya.
Liputan : Andy Nursahbani
