Kulon Progo, Proliman News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, resmi meluncurkan program alokasi dana pembangunan berbasis kewilayahan di setiap kapanewon (kecamatan). Kebijakan strategis dengan nominal berkisar antara Rp1,3 miliar hingga Rp1,5 miliar per kapanewon ini diterapkan sebagai langkah nyata untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan terobosan untuk menyiasati keterbatasan anggaran daerah yang selama ini menjadi kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur fisik.
“Sebagai langkah terobosan, kita buat keseimbangan dana kewilayahan. Sekarang para panewu (camat) kita bekali anggaran rata-rata Rp1,3 miliar hingga Rp1,5 miliar untuk dirembuk bersama para lurah, sehingga kita bisa menentukan fokus dan lokus pembangunan secara merata,” ujar Agung pada Minggu (19/7/2026).
Untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Pemkab Kulon Progo menggelar “Forum Urun Rembuk” secara serentak di tiga kapanewon, yakni Galur, Kokap, dan Sentolo. Forum tersebut berfungsi sebagai ruang sinergi antara pemerintah kalurahan (kelurahan), Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), dan pemerintah daerah.
Dalam program ini, Pemkab Kulon Progo menerapkan sistem jemput bola dengan menerjunkan langsung jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memetakan skala prioritas yang paling mendesak bagi warga. Bupati menekankan bahwa pembangunan harus difokuskan pada proyek-proyek yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Di sisi lain, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran secara ketat di tingkat kabupaten. Anggaran untuk kegiatan-kegiatan seremonial atau seremonial upacara yang dirasa kurang prioritas kini telah dialihkan sepenuhnya guna membiayai fasilitas dan infrastruktur publik.
Terkait dengan kondisi fiskal daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, Triyono, mengakui adanya tantangan berupa penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Kendati demikian, ia memastikan Pemkab tetap memprioritaskan sektor infrastruktur melalui penajaman skala prioritas.
Guna meringankan beban ekonomi masyarakat, Triyono juga menegaskan komitmen Pemkab untuk tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode kebijakan saat ini. Jika di masa mendatang diperlukan penyesuaian, ia menjamin kenaikannya tidak akan melebihi angka 25 persen, sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama DPRD.
Melalui kolaborasi antarlembaga serta alokasi dana kewilayahan ini, Pemkab Kulon Progo optimistis dapat menghadirkan pembangunan yang transparan, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat demi kesejahteraan yang merata.
Liputan: Galang Andika Pratama
