Saya bangga punya Bupat bergelar sarjana S-3 atau Doktor.
Gelar “Doktor” itu mestinya menjadi jaminan kebijakan yang diambil pasti berbasis data dan nurani.
Tetapi yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, hari ini justru sebaliknya.
Dengan dalih – efisiensi sekolah dasar mulai digabung-gabung alias regrouping.
Dalam sebuah media disebut dengan regrouping bisa menghemat Rp 900 juta, setahun.
Regoruping alasannya: biar hemat guru, hemat anggaran, biar “efektif”. Kedengarannya rasional. Tapi dampaknya sangat tidak manusiawi.
Coba bayangkan anak SD di pelosok Menoreh harus berjalan sepanjang 5-7 km karena SD desanya ditutup dan digabung ke kecamatan sebelah.
Dengan dalih efisiensi, negara justru menciptakan ketimpangan baru. Orang tua makin terbebani. Anak makin banyak yang putus sekolah.
Ini bukan efisiensi. Ini pembiaran. Pendidikan dasar itu pondasi. Kalau pondasinya digoyang, jangan harap gedung di atasnya bisa kokoh.
SD bukan perusahaan yang bisa di-merger demi laporan keuangan bagus. SD adalah rumah kedua anak-anak kita.
Lebih parahnya, setelah SD dikurangi, anggaran yang bisa dihemat dan larinya ke proyek infrastruktur. Jalan, gedung, dan beton. Kelihatan. Bisa diresmikan. Bisa jadi bahan kampanye.
Pertanyaannya: Ini Bupati atau Ketua GAPENSI ini? Kalau orientasinya hanya proyek fisik, salah alamat Pak.
Tugas Bupati adalah memastikan tidak ada satu pun anak Kulon Progo yang kehilangan hak belajarnya.
Rakyat tidak butuh sekolah yang besar dan megah tapi jauh.
Rakyat butuh SD yang dekat, guru yang cukup, buku yang layak, dan internet yang masuk desa. Itu investasi paling murah tapi paling menentukan.
Pak Bupati yang kami hormati, jangan ukur keberhasilan pendidikan dari berapa sekolah yang ditutup. Ukur dari berapa anak yang tetap bisa sekolah.
Efisiensi boleh. Tapi jangan sampai kita efisien hari ini, lalu kehilangan satu generasi esok hari.
Karena jika SD mati, maka Kulon Progo akan kehilangan masa depannya.
Penulis : Kang Imam Safii
