Yogyakarta, Proliman News– Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, melakukan aksi teatrikal di Stadion Mandala Krida, Selasa (19/5/2026) siang. Dalam aksi tersebut, Kamba membawa petromaks, kaca pembesar dan uang mainan sebagai simbol kritik terhadap belum adanya kejelasan penanganan kasus korupsi renovasi Stadion Mandala Krida.
Menurut Kamba, kasus yang telah lama dikawal JCW itu meski sudah mendapatkan empat terpidana, namun kepastian hukum terkait status penggunaan stadion masih abu-abu. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya PSIM yang belum bisa menggunakan Mandala Krida sebagai kandang di kompetisi Super League.
“Ini bentuk pengawalan kasus. Kami dari Jogja Corruption Watch sudah mengawal kasus ini sejak lama, tetapi hingga saat ini belum ada kepastian dari KPK yang menangani kasus ini,” ungkap Kamba di sela aksi.
Ia mengatakan, apabila sudah ada kepastian tertulis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), stakeholder terkait bisa melanjutkan renovasi atau menambah infrastruktur yang belum ada. Dampak positifnya, manajemen, pemain, hingga suporter PSIM dapat kembali memanfaatkan Stadion Mandala Krida sebagai stadion kandang.
Dalam aksi teatrikalnya, petromaks yang dibawa menjadi simbol bahwa kondisi Stadion Mandala Krida masih “gelap” akibat belum adanya lampu. Sementara uang mainan menjadi simbol lemahnya pengawasan dalam proyek renovasi stadion.
“Kami sudah sering menyampaikan bahwa korupsi ini berdampak langsung. Yang dirugikan bukan hanya negara, tapi juga manajemen, pemain, dan suporter. Masyarakat,” katanya.
Kamba juga menyoroti kondisi PSIM yang selama ini harus menjalani pertandingan kandang di luar Stadion Mandala Krida yakni di Stadion Sultan Agung Bantul. Menurutnya, hal itu menimbulkan biaya tambahan sekaligus mengurangi kedekatan tim dengan suporternya sendiri.
“Masyarakat Yogyakarta selama ini bangga dengan Stadion Mandala Krida, tapi tim harus bermain di luar kandang. Tentu ada cost yang ditimbulkan,” tegasnya.
JCW juga mendesak Pemerintah Daerah DIY maupun Pemkot Yogyakarta untuk melakukan langkah nyata pada Stadion Mandala Krida agar bisa difungsikan dengan maksimal. Menurut Kamba, langkah yang lambat juga akan berdampak pada rencana hibah lampu stadion yang sebelumnya sempat diwacanakan pemerintah di bawah Walikota Hasto Wardoyo.
“Kalau kasus ini terus tidak ada kejelasan, yang dirugikan ya PSIM sendiri. Maka penting ada kepastian hukum apakah stadion ini boleh digunakan atau tidak,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, JCW telah mengawal kasus tersebut selama sekitar lima hingga tujuh tahun, termasuk mengikuti proses persidangan. Menurutnya, perkara itu semestinya sudah memiliki status hukum yang jelas karena telah menjerat sejumlah pihak, baik dari unsur swasta maupun pegawai dinas terkait.
Sebelumnya, Presiden Direktur PSIM, Liana Tasno menyampaikan harapan agar timnya bisa segera kembali ke Mandala Krida. Namun begitu Liana mempercayakan prosesnya pada pemerintah daerah sebagai pengampu dan pengelola Mandala Krida.
Mandala Krida dikelola oleh Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Teranyar, BPO sudah bekerjasama dengan Fakultas Teknik UGM menyusun laporan MC0, untuk diserahkan ke KPK sebagai dasar melangkah melakukan renovasi lanjutan.
Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo juga menegaskan komitmennya untuk membantu hibah lampu Mandala Krida agar PSIM bisa kembali ke rumah. Pemkot menanti skema dari BPO agar sinergi bisa dilakukan segera.
Liputan: W Maryanti
