Kulon Progo, Proliman News – Jembatan Pandansimo yang menghubungkan Kulon Progo – Bantul, besuk pagi Senin (29/9/2025) akan dilakukan ujicoba pembukaan untuk lalu lintas umum.
“Apakah dengan dibukanya Jembatan Pandansimo akan mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten Kulon Progo ? Sepertinya tidak. Ini hanya akan menjadi bangunan mewah di tengah kemiskinan. Tidak berarti apa-apa,” ujar Nasib Wardoyo, Anggota Komisi B DPRD Kulon Progo.
Padahal biaya pembangunan jembatan ini yakni sebesar Rp 864 miliar, setara dengan separo APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 yang nilainya hanya sebesar Rp 1,7 triliun.
Jembatan yang dibangun dengan anggaran Rp 864 miliar tersebut viral di berbagai media sosial karena konstruksinya yang indah.
Namun kemegahan jembatan ini tidak membuat Pemda Kabupaten Kulon Progo merancang sebuiah gerakan pembangunan ekonomi di jalur menuju jembatan ini dari Palihan ( Batas Barat ) hingga Galur (Batas Timur).
Padahal semestinya Jembatan Pandansimo yang dibangun serata dengan separo APBD Kulon Progo Tahun 2025 ini menjadi ruh yang bisa menggetarkan perekonomian sepanjang pantai selatan Kulon Progo.
Kenapa? Karena dengan dibukanya Jembatan Pandansimo berarti lalu lintas nasional akan melintasi jembatan ini dan semestinya banyak gerakan perekonomian yang sudah dipersiapkan menyongsong era dibukanya jembatan teribdah di Jawa ini.
Tetapi sayangnya, sejak awal tidak ada pemikiran untuk menyiapkan berbagai fasilitas perekonomian untuk mendongkrak pendapatan masyarakat.
“Misalnya, dimana lalu lintas nasional harus berhenti beristirahat atau rest areanya. Lalu apa yang harus ada di rest area, lalu kebutuhan pendukung lalu lintas keuangan seperti box-box ATM, dan seterusnya,” ujarnya.
Belum lagi fasilitas perhotelan, atau penginapan bagi pengguna jalur nasional ini. Atau dimana pengguna kalan bisa melepas lelah sesaat dengan hiburan atau sejenisnya.
“Tidak ada kan pemikiran ke arah sana? Kenapa ? Karena tidak responsif, dan tidak ada planing yang baik serta dukungan perizinan dan sebagainya. Tidak ada. nanti pasti ribut jika ada warga atau inventor membutuhkan izin atau rekomendasi lokasi usaha,” tegasnya.
Maka sebelum terlanbat terlalu jauh, sebaiknya Pemda Kulon Progo mulai membuat planing besar di sepanjang jalur ini hingga perbatasan barat agar sewaktu-waktu ada warga atau investor lokal memerlukan tiudak kedandapan ( bingung, red).
“Bayangkan, biaya pembangunan jembatan ini sama dengan setengah biaya pembangunan biaya operasional Pemda Kulon Progo, tahun 2025, “ ujar Nasib Wardoyo.
Artinya, biaya pembangunan jembatan ini merupakan setengah nyawa Pemda Kulon Progo yang berarti pula anggran pembangunan jembatan ini bisa menghidupi setengah tahun operasional Pemda Kulon Progo.
“Artinya pula mestinya jembatan ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian dan menggidupi sekurangnya 250 ribu penduduk Kulon Progo dari total 500 ribu penduduk,” katanya.
Liputan : Suyono Sugondo
