Kulon Progo, Proliman News – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Novotel dan Hotel Ibiz, di Temon, Kulon Progo terkait persiapan kedua hotel tersebut sebagai asrama embarkasi haji 2026 nanti, Rabu (26/11/2025).
Komisi VIII DPR RI melakukan diskusi dengan sejumlah stakeholder terkait embarkasi haji Kulon Progo, dilanjutkan peninjauan fasilitas yang akan digunakan para jemaah nantinya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania mengatakan, harus ada sosialisasi penggunaan kran, toilet dan kloset bagi para jemaah.
Menurutnya itu penting karena jangan sampai jamaah tidak mengetahuinya apalagi di Kulon Progo asramanya berbasis hotel.
“Jangan sampai tidak mengerti, misalnya air panas, apabila tidak mengerti penggunaannya akan menjadi musibah,” katanya, Rabu (26/11/2025).
Selain itu, Ina juga mengingatkan soal perparkiran hotel yang dijadikan asrama. Parkirnya yang terbatas harus diketahui jemaah dan para keluarganya. Dia menyarankan agar disediakan ruang terbuka.
“Untuk parkir supaya diberikan ruang sendiri agar tidak mengganggu masyarakat di sini,” ucapnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau Tahun 2026 melalui Embarkasi Haji Yogyakarta.
“Kunjungan ini juga sekaligus meninjau secara langsung kondisi obyektif Embarkasi Yogyakarta dalam persiapan pelayanan terhadap jamaah haji,” katanya.
Diketahui Embarkasi Haji Yogyakarta pada 2026 akan melayani jemaah haji asal Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah dengan total 9.216 jamaah haji.
Seluruh jamaah haji akan diangkut menggunakan 26 kloter dengan pesawat Airbus 330 dan 360, serta dilayani oleh 52 petugas.
Kunjungan Komisi VIII DPR RI juga berujuan penting terkait adanya peralihan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah terhitung sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 pada 4 September 2025.
“Kami hendak memastikan bahwa proses transisi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tidak mempengaruhi kualitas penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji,” katanya.
Pihaknya berharap sinergi terus ditingkatkan mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026.
“Patut kiranya saya garis bawahi, bahwa sukses dan tidaknya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji bergantung pada kesigapan unsur kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” katanya.
Liputan : Suyono Sugondo
