Kulon Progo, Proliman News – Pengamat penganggaran dan keuangan pemerintah, Nur Eny Rahayu mengatakan bahwa komposisi APBD 2025 Kabupaten Kulon Progo memang boros.
“Iya betul sekali. Memang boros, kalau berani alihkan sebagian dana di operasional di pos belanja barang dan jasa ke modal, itu tesnya, “ ujarnya ketika dihubungi Sabtu (15/3/2025).
Ia mengatakan ada banyak pos yang membuat anggaran kita itu boros diantaranya di operasional. Terutama ada pada pos belanja barang dan jasa di bagian- bagian dalam dinas yang tidak memiliki program kegiatan.
“Ini berbahaya bagi keuangan pemerintah, jika tidak ada keberanian untuk merubahnya, karena nilainya mencapai ratusan miliar, ” katanya.
Nur Eny Rahayu, yang juga mantan Ketua Komisi C DPRD Kulon Progo ini dengan sangat cermat bisa menunjukkan dimana pos-pos fatal yang membuat anggaran boros. Dan belanja barang dan jasa pada operasional adalah salah satunya.
“Di berbagai kantor dinas (OPD) itu ada bagian-bagian di yang tidak memeiliki pekerjaan atau program kegiatan. Meski bagian itu tidak memiliki kegiatan atau program tetapi tetap memiliki fiks cost, atau dana tetap yang masuk di operasional berupa belanja barang dan jasa,” katanya.
Nur Eny Rahayu menegaskan ini titik paling dominan terjadinya pemborosan anggran di komposisi APDB Kulon Progo 2025. Namun siapa yang diuntungkan, tidak ada yang tahu ?
Cara merubah kondisi ini tentu butuh keberanian, agar Bupati Kulon Progo berani memangkas bagian-bagian dalam berbagai dinas yang tidak memiliki kegiatan atau program untuk dialihkan ke bidang lain.
Karena menurutnya, kondisi ini telah berjalan sangat lama dan ini menelan budget (biaya operasional) sangat tinggi yang masuk pada kategori belanja barang dan jasa.
“Bupati Kulon Progo berani nggak memangkas ini, jika tidak ya tetap akan boros tanpa makna alias duit habis tidak ada hasilnya. Apalagi anggaran kita berdasarkan kinerja, yang penting administrasi beres bukan wujud nyata,” tambahnya.
Bagian-bagian dalam dinas yang tidak ada kegiatan programnya ini juga mendorong lebih banyak pegawai menganggur kluyar kluyur karena memang tidak memiliki pekerjaan.
“Tetapi mereka mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tukin) dan operasional yang sejak lama sudah mereka nikmati dan terus dicopy paste,” ujar Nur Eny Rahayu memaparkan secara jelas dan tegas.
Kenapa pembiayaan model ini tidak bermasalah selama ini? Atau kenapa semua belanja barang dan jasa bisa tidak bermasalah karena yang penting ada nota belanjanya atau secara administrasi baik.
“Ukurannya administrasi baik beres, kan tidak perlu bewujud ? Dan model seperti ada dalam setiap instansional, atau disetiap bidang kegiatan, hingga di tingkat kalurahan bahkan,” katanya.
Jumlah belanja Barang dan Jasa itu mencapai hampir Rp 500 miliar rupiah, dan hanya akan kembali menjadi dokumen administrasi dan nota belanja. Seperti belanja transportasi atau uang bensin, Alat Tulis Kantor (ATK), sewa rumah, sewa gedung, pisungsung untuk Paku Alam Ground atau Sultan Ground.
“Pertanyaannya begini, kalau ada bagian tidak ada kegiatan atau tanpa program, ATK buat apa ? Biaya service kendaraan buat apa ? Ini kan masalah ? Kenapa tidak ada keberanian memangkas ini ? “ ujarnya melanjutkan.
Maka Pemda Kulon Progo harus berani melakukan efektifitas pegawai, dan melakukan audit secara menyeluruh agar tidak ada lagi bagian-bagian dalam dinas yang tanpa kegiatan.
Bahkan jika perlu ada dinas-dinas yang dihilangkan, agar tidak membebani APBD, karena dinas tersebut sejatinya tanpa tidak memberi input apa-apa atau nyaris tanpa orientasi.
“Saya tidak perlu sebut dinas apa, atau instansi apa, lalu kenapa sampai ada bagian atau dinas tanpa program atau kegiatan ? Aneh, ” ujar Nur Eny Rahayu, sembari menunjuk bagian dan dinas yang ia maksud.
Liputan: Suyono Sugondo
