Yogyakarta, Proliman News – Pengurus Paguyuban Nasabah BUKP Kulon Progo kecewa karena keinginannya untuk berdialog dengan Kepala Biro Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DIY, tidak terjadi.
Sebanyak 8 orang pengurus paguyuban dan dua orang pendamping berniat menemui Kepala BPKAD DIY Wiyos Santoso terkait persoalan yang menimpa nasabah BUKP Wates dan Galur.
“Kami kecewa. Tidak ada orang di Kantor BPKAD DIY, tidak ada seorang pun,” ujar Sasmito Nugroho kepada prolimannews.id, Rabu (28/5/2025).
Akibatnya hingga hari ini berbagai persoalan yang mendera nasabah BUKP Wates dan Galur tetap belum mendapatkan jalan keluar.
Sasmito Nugroho mengatakan, sebenarnya nasabah hanya ingin meminta kepastian kapan uang mereka yang ada di BUKP Wates dan Galur bisa dicairkan, karena uang itu hak mereka bukan hasil kejahatan atau korupsi.
Kedua, pihaknya hanya ingin jawaban pasti dari BPKAD DIY, kenapa tidak semua uang yang mereka simpan di kedua BUKP tersebut tidak semuanya masuk sistem bahkan ada uang nasabah yang sama sekali tidak tercatat di sistem pembukuan.
“Padahal mereka ini sudah menyetor lebih dari dua tiga tahun lalu, bahkan mereka juga memegang bilyet deposito dan buku tabungan. Tetapi sekarang setelah kasus ini ditangani aparat hukum, mereka baru tahu uang mereka tidak masuk dalam pembukuan atau tidak masuk sistem,” ujarnya.
Ia mengatakan, paguyuban nasabah ingin memperoleh jawaban dari BPKAD DIY, kenapa uang mereka tidak masuk sistem, terus pertanggungjawaban BPKAD DIY bagaimana ?
“Kami hanya ingin jawaban dari Kepala BPKAD DIY, apakah uang kami semua hilang karena tidak masuk sistem atau akan diganti oleh BPKAD DIY ? Itu saja. Tetapi kenapa tidak ada satu orang pun di BPKAD DIY,” tegasnya.
Sasmito Nugroho membeberkan, bahwa uang 244 nasabah yang bergabung dalam paguyuban dan sudah terverifikasi sampai saat ini mencapai lebih dari Rp 8,5 miliar terdiri dari deposito dan tabungan.
Ia menegaskan, karena kasus ini terus berkembang dan semakin menyedihkan, banyak nasabah BUKP Wates dan Galur yang meminta bergabung dengan paguyuban. Jika mereka masuk, diperkirakan jumlah uang nasabah yang kritis mencapai lebih dari Rp 12 miliar.
Sasmito Nugroho menyatakan, nasabah yang semuanya rakyat DIY hanya ingin jawaban langsung dari Kepala BPKAD DIY, kenapa carut marut pengelolaan BUKP ini sampai seperti ini. Hingga mengorbankan perut rakyat.
“Kami hanya ingin jawaban langsung Kepala BPKAD DIY, kenapa di BUKP carut marut ? Mulai dari tidak adanya sistem digital di laporan keuangan, apa ini yang membuat nasabah tidak bisa print out standing simpanan, lalu kenapa ada kredit fiktif, kenapa uang nasabah tidak bisa cair? Hanya seperti-seperti itu,” katanya.
Gagal bertemu Kepala BPKAD DIY, rombongan Pengurus Paguyuban Nasabah BUKP Kulon Progo juga berusaha menemui anggota Komisi B DPRD DIY. Tetapi lagi-lagi mereka harus kecewa, karena tidak ada anggota DPRD DIY yang bisa menemui mereka.
“Semua lagi keluar,” katanya singkat.
Liputan : Rendy Satrio Prabowo
Monitor
Pak wios uang korupsi dari nasabah enak g?