Kulon Progo, Proliman News – Lembaga Kajian dan Advikasi Pembangunan (LKAP) Kulon Progo mengapresiasi kebijakan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dalam menyelesaikan kasus nasabah korban BUKP Wates dan Galur, Kulon Progo.
“Kami mengapresiasi kebijakan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dalam menyelesaikan kasus nasabah korban BUKP Wates dan Galur,” ujar Direktur LKAP Kulon Progo, Priyo Santosa, Minggu ( 16/5/2025).
LKAP Kulon Progo sebagai pendamping nasabah korban BUKP Wates dan Galur, menyatakan terimakasih dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap konsep penyeleseaian kasus tersebut.
Seperti diketahui Pemda DIY akan membayar semua simpanan nasabah di BUKP DIY yang memang masuk dalam sistem pelaporan keuangan yang ada di badan usaha milik Pemda DIY tersebut.
Pemda DIY juga menyatakan akan meminta Kejaksaan Tinggi DIY untuk menangani kasus tidak masuknya simpanan nasabah dalam sistem BUKP, tetapi nasabah memiliki bukti simpanan.
“Ini langkah konkret, tidak banyak berputar-putar, dan sangat memahami siapa yang salah dan siapa yang benar,” katanya.
Priyo Santoso bahkan memuji langkah Pemda DIY yang akhirnya tanpa melakukan banyak sanggahan atau perdebatan memutuskan, akan membayar seluruh simpanan nasabah baik di tabungan atau deposito.
“Kebijakan ini sangat memperhatikan aspirasi yang berkembang baik lewat audensi, media massa dan medsos. Semoga bukan karena gencarnya pemberitaan di media massa dan media sosial kemudian lahir kebijakan ini,” ujarnya.
Ia berharap langkah ini betul – betul merupakan bentuk tanggung jawab Pemda DIY terhadap Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang mereka naungi.
“Kami berharap kebijakan penyelesaian pencairan simpanan nasabah ini akan disertai dengan implementasi kebijakan yang lebih arif,” ungkapanya.
Yakni tidak hanya melihat data yang ada (masuk sistem pelaporan BUKP) tetapi juga melihat bukti – bukti hukum lain, yaitu bukti buku rekening dan bilyet deposito yang di miliki oleh nasabah di kedua BUKP itu.
Karena sejauh ini banyak nasabah yang menjadi korban penipuan pegawai BUKP Wates dan Galur, dengan modus nasabah hanya menerima catatan tulisan tangan di masing-masing buku rekeningnya.
Serta adanya kasus telah menyetor uang melalui rekening pegawai BUKP sebagai setoran deposito tetapi sampai saat ini tidak menerima bilyet depositonya.
“Dan masih banyak kasus lain yang itu merupakan cerminan bahwa BUKP DIY tidak perfect, tidak profesional, dan masih banyak oknum pegawai yang tidak menjunjung tinggi kredibilitas Ngarso Dalem, Sri Sultan HB X,”paparnya.
Selain juga ada beberapa kasus, nasabah yang nota bene buta hukum dan terlalu percaya dengan pegawai BUKP menyerahkan uang dalam jumlah besar, puluhan juta, yang diasumsikan sebagai tabungan atau deposito tetapi diindikasikan sebagai penipuan atas nama pegawai BUKP.
“Kasus adanya nasabah yang menyetor uang dalam jumlah besar kepada pegawai dikedua BUKP tersebut, tetapi sekarang diketahui tidak masuk dalam entri data (masuk sistem) apapun ini mohon masuk kebijakan khusus dan lebih arif,” ujarnya.
Ia berharap semua bukti yang di miliki oleh nasabah BUKP Wates dan Galur bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah DIY.
Selain itu LKAP juga berharap penyelesaian tidak berbelit- belit, teknis pencairannya mudah karena sudah hampir dua tahun nasabah kesulitan pencairan simpanan mereka.
“Kami meminta penyelesaiannya dilaksanakan dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya, dan cepat,” ungkap Priyo Santoso.
LKAP Kulon Progo selama dua bulan mendapingi nasabah korban BUKP Wates dan Galur memiliki catatan khusus, bahwa kedepan Pemda DIY diminta segera memperbaiki sistem dan manajemen BUKP DIY.
“Agar lembaga ini lebih baik, profesional dan mampu menjadi lembaga keuangannya wong cilik yang smart,” tambahnya.
Liputan : Suyono Sugondo
