Yogyakarta, Proliman News – Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah menilai narasi Presiden Parbowo bahwa masyarakat desa tidak sehari-hari butuh dolar, sebagai ungkapan tidak simpatik.
Pernyataan tersebut dinilai sangat tidak pantas dan justru mencederai perasaan rakyat, karena saat nilai tukar rupiah sedang hancur hingga Rp 17.668 per dolar Amerika Serikat (AS), berdampak semua kebutuhan pokok bakal melonjak naik.
“Melemahnya nilai tukar ini berdampak langsung pada lonjakan biaya hidup yang mencekik masyarakat, dari kota hingga pelosok desa,” ujar Ketua Umum PP Aisyiyah, Salmah Orbayinah, Senin kemarin.
Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin negara seharusnya menunjukkan empati di tengah carut-marut ekonomi, bukan melontarkan pernyataan yang seolah tidak akan terjadi gejolak di akar rumput.
“Statement itu tidak pas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit,” lanjut Salmah Orbayinah disela Konferensi Nasional Milad ke 109 di Yogyakarta, Senin (18/5/2026).
Salmah mengingatkan ada kesalahpahaman mendasar jika menganggap masyarakat desa kebal terhadap fluktuasi dolar.
Meskipun transaksi harian di desa menggunakan rupiah, harga barang-barang kebutuhan pokok, energi, dan biaya produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh kurs global.
Ketika rupiah melemah, biaya impor bahan baku atau energi meningkat, yang ujungnya mengerek harga barang di tingkat konsumen akhir di desa.
“Walaupun orang desa tidak menggunakan dolar secara langsung, dampaknya tetap terasa sampai ke desa. Harga kebutuhan pokok, energi, hingga bahan pangan bisa ikut terpengaruh,” ujarnya.
Ia mencontohkan realitas pahit yang dihadapi ibu rumah tangga di berbagai daerah saat ini. Kenaikan harga tidak bisa dibantah hanya dengan retorika politik.
“Misalnya harga minyak goreng saja sekarang terasa mahal. Itu terjadi bukan karena masyarakat menggunakan dolar, tetapi karena dampak ekonomi global yang mempengaruhi harga dan rupiah,” tandasnya.
Dampak domino dari pelemahan rupiah ini juga memukul sektor pendidikan dan kelompok rentan. Biaya operasional perguruan tinggi yang membengkak akibat kenaikan biaya energi akhirnya membebani mahasiswa.
Aisyiyah menyoroti fakta memilukan di mana banyak mahasiswa kini berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Banyak mahasiswa yang bahkan untuk makan saja masih kesulitan. Ada yang kos dengan kondisi sangat sederhana, bahkan alas tidurnya hanya tanah,” ungkapnya.
Di tengah situasi krisis ini, PP Aisyiyah mendesak pemerintah, termasuk presiden terpilih, untuk berhenti mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dan fokus pada solusi konkret untuk menstabilkan ekonomi.
Beban krisis tidak seharusnya hanya ditanggung rakyat dengan diminta berhemat.
“Rakyat tidak seharusnya berhemat, tapi pemerintah mestinya juga membuat kebijakan yang tepat,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menambahkan, meskipun organisasinya mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, realitas keterhubungan ekonomi global tidak bisa diabaikan.
Stabilitas makroekonomi nasional tetap menjadi kunci.
“Terutama kelompok rentan yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi sekaligus tantangan sosial yang semakin kompleks,” imbuhnya.
Liputan : Courtsy
