Yogyakarta, Prolimannews — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyebut pemerintah telah menutup sekitar 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari total lebih dari 1.000 perusahaan yang ada pada awal masa jabatannya.
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa, Mensesneg? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus. Kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” ujar Prabowo saat Penutupan Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, dikutip dari kumparan, Selasa (23/6).
Prabowo mengungkapkan, langkah tersebut diambil karena banyak BUMN yang terus merugi dan membebani anggaran negara. Penutupan ini juga akan berdampak pada efisiensi anggaran, terutama dari pengurangan jumlah direksi dan komisaris.
“Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240, itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris itu 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu,” jelasnya.
Ia juga menyoroti praktik di sejumlah BUMN merugi yang tetap memberikan gaji dan bonus kepada jajaran direksi.“Sudah rugi minta bonus lagi. Saudara-saudara, sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang enggak bener, dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka,” tegas Prabowo.
Sebelumnya, BP BUMN telah memangkas anak usaha beberapa BUMN, yakni PT PLN menjadi 23 anak usaha, PT Pupuk Indonesia menjadi 17 anak usaha, PT Telkom Indonesia menjadi 19 anak usaha, dan PT Pelindo menjadi 24 anak usaha, PTPN menjadi 18 perusahaan, serta PT Semen Indonesia dipangkas menjadi 12 anak usaha.
Kebijakan ini dilakukan melalui program penyederhanaan (streamlining) oleh pemerintah bersama Badan Pengelola BUMN, dengan cara menutup atau menggabungkan anak usaha ke dalam holding, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan negara.
Liputan: Galang Andika Pratama
