Kulon Progo, Proliman News – Ketua DPRD DIY Nuryadi melakukan kegiatan sambung rasa bertemu langsung dengan masyarakat di Balai Kalurahan Banguncipto Sentolo Kulon Progo Jumat 29 Mei 2026
Dalam pertemuan tersebut ketua DPRD Nuryadi sejumlah aspirasi disampaikan oleh warga masyarakat.
Mengemuka diantaranya terkait belum adanya pembayaran uang ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol di wilayah Banguncipto Sentolo Kulon Progo.
Warga Ploso, Banguncipto, Sentolo Suparjan mengatakan warga padukuhan lain di wilayah Banguncipto yang juga terdampak pembangunan tol sudah mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan. Bahkan pembayaran pembebasan lahan sudah bergeser ke wilayah kalurahan lain Kaliagung Kapanewon Sentolo hingga Kalurahan Pengasih dan Kalurahan Karangsari di Kapanewon Pengasih.
“Ini pembayaran sudah sampai jauh kami kok dilewati ini kenapa? Warga sangat menantikan kejelasan pembayaran ganti untung lahan terdampak pembangunan jalam tol ini. Mohon dicarikan solusi,” kata Suparjan di hadapan Ketua DPRD DIY, Nuryadi.
Lurah Banguncipto , Boiran membenarkan pernyataan warganya. Warga sudah menanti pembayaran uang ganti pembebasan lahan terdampal jalan tol. Apalagi sebagian warga juga sudah melakukan berbagai antisipasi termasuk meminjam uang di bank untuk mendapatkan lahan pengganti yang terdampak tersebut. Namun sayangnya pembayaran ganti untung pembebasan lahan tidak kunjung dilakukan.
Selain di wilayah Padukuhan Ploso, warga terdampak tol Yogya YIA di wilayah padukuhan Bantarjo juga masih menantikan pembayaran ganti rugi lahan terdampak.
“Terus terang untuk saat ini memang kondisi masyarakat pada posisi yang kurang kurang beruntung ya. Di dua padukuhan Padukuhan Ploso sama Padukuhan Bantarjo, warga terdampak rencana pembangunan jalan tol belum mendapatkan uang ganti ruginya. Ada sekitar 200 bidang terdampak. Disisi lain, warga kan sudah inisiatif persiapan mencari lahan pengganti dengan meminjam uang di bank yang tentu harus bayar bunga juga. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan kapan uang ganti ruginya akan dibayarkan,” terang Boiran.
Persoalan lain yang disampaikan warga yaitu terkait pembangunan kawasan industri di sekitar exit tol Banguncipto. Haryono warga Sentolo mengatakan meski sudah lama ditetapkan sebagai kawasan industri, hingga kini belum ada kegiatan industri apapun di kawasan tersebut. Sehingga tentu belum ada serapan tenaga kerja lokal. Warga berharap pemerintah mendesak agar pelaku usaha yang memegang ijim membuka industri di kawasan tersebut segera menjalankan usahanya, sehingga ada penyerapan tenaga kerja dari warga lokal.
“Kawasan Industri itu bagaimana kelanjutannya. Sampai sekarang belum ada dampaknya,” katanya.
Lurah Banguncipto, Boiran mengatakan hingga saat ini baru ada papan nama saja yang dipasang di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan industri Banguncipto.
“Exit tol itu ada di Kalurahan Banguncipto memang, kemudian di sekitaran exit itu kan ada tanah kawasan industri, yang dimungkinkan karena target itu harus 50 hektar, tetapi untuk saat ini baru tercapai 35 hektar. Dan itu pun sudah terkurangi yang terkena dampak tolnya, sehingga akan semakin kurang. Nah, itu sudah lebih dari 10 tahun belum ada kelanjutannya, action kegiatannya itu apa. Kalau memang itu kawasan industri, ya memang mestinya kan harusnya ada usaha-usaha yang memang melibatkan tenaga kerja dari masyarakat, gitu. Tapi sampai sekarang baru papan nama saja. Harapannya segera ada kejelasan gitu apakah untuk usaha manufaktur atau apa, yang penting bagi masyarakat itu ada peluang untuk bisa bekerja di situ,” urai Boiran.
Ketua DPRD Nuryadi usai sambung rasa menyatakan bahwa dalam setiap turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat pihaknya selalu mendapatkan banyak masukan dan aspirasi masyarakat yang cukup beragam.
“Jadi, kalau kita turun, pasti banyak masukan pada kami. Hanya masukan pada kami itu, yang kita tanggapi yang menjadi kewenangan kami, yang di provinsi. Kalau itu kewenangan kabupaten, ya kami serahkan kabupaten. Kalau pusat, ya kami enggak bisa apa-apa. Kita upayakan koordinasi komunikasi melalui jejaring kami di DPRD Kabupaten dan juga DPR RI. Tapi yang jelas bahwa hari ini kita berterima kasih dibantu oleh Pak Lurah untuk ketemu dengan masyarakat di wilayah Banguncipto dan luar biasa hari ini bisa apa namanya, ada interaksi di antara kami, bahwa masyarakat memahami betul bahwa anggota dewan itu hanya wakil rakyat, bukan pejabat. Dan tugas wakil rakyat itu adalah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi,” ungkap Nuryadi.
Disisi lain, Nuryadi mendorong para dukuh bermusyawarah menentukan prioritas kebutuhan di wilayahnya agar dapat mendapat dukungan anggaran pemerintah seperti melalui dana keistimewaan. Dengan begitu akan ada pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalurahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita masih bisa memberikan anggaran lewat kalurahan, sehingga prioritasnya menjadi prioritas kalurahan. Jadi sekian dukuh di satu kalurahan itu, mana yang menjadi prioritas untuk kita perjuangkan. Itu yang terpenting para dukuh .embuat program lewat rapat di RT, RW, PKK, kelopok tani, terus nanti dikumpulkan di musdus lalu dibawa di musyawarah kalurahan. Dan nanti itu mana yang prioritas. Sehingga, supaya tidak terlalu bias, kita mencoba untuk prioritasnya di tingkat kalurahan,” pungkasnya.
Liputan: W Maryanti
