Wates, Proliman News – Tidak jelasnya regulasi tenaga honorer non database BKN memicu gelombang tekanan baru kepada pemerintah pusat.
Aliansi Honorer Non Database BKN Kulon Progo memberangkatkan 15 perwakilan menuju Jakarta, Sabtu (16/11), untuk mengikuti Aksi Damai Jilid 2 di Istana Merdeka, DPR RI, dan Kementerian PAN-RB.
Mereka menuntut pemerintah mengakhiri kekosongan regulasi yang membuat ribuan honorer terjebak di antara janji politik dan ketentuan birokrasi.
Ribuan tenaga honorer di berbagai daerah diketahui masuk kategori gagal CPNS, TMS CPNS/PPPK, hingga tidak dapat mendaftar karena tidak ada formasi, meski telah mengabdi minimal dua tahun hingga Desember 2024.
Kondisi ini membuat mereka tidak masuk database BKN, sehingga tidak bisa diusulkan menjadi PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.
Aksi ini merupakan lanjutan dari Aksi Damai Jilid 1 pada 8 September 2025.
Namun, hingga kini regulasi yang dijanjikan KemenPAN-RB belum juga turun, mendorong aliansi menggelar tekanan lanjutan yang lebih besar di pusat pemerintahan.
Sebelum keberangkatan, Aliansi Honorer Non Database Kulon Progo mengirimkan surat permohonan dukungan kepada H. Singgih Januratmoko, Ketua DPD Golkar DIY sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, untuk mengawal kepentingan honorer non database dalam pembahasan regulasi nasional.
Anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi Golkar, Agus Supriyanto, memberikan dukungan penuh terhadap upaya honorer non-database memperjuangkan hak mereka di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap ketidakadilan yang menimpa tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Kami tidak datang untuk sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi untuk menjemput regulasi yang selama ini tidak kunjung muncul. Ribuan honorer non-database BKN bekerja dan mengabdi, tetapi tidak pernah masuk hitungan kebijakan nasional. Itu tidak bisa kita biarkan,” tegas Agus.
Ia menambahkan bahwa keberadaan tenaga honorer non-database bukanlah masalah teknis, melainkan persoalan keadilan negara terhadap warganya.
“Regulasi PPPK paruh waktu harus segera diterbitkan. Mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun tidak boleh dibiarkan terus berada di ruang tunggu. Negara wajib hadir memastikan nasib mereka,” ujarnya.
Agus juga menegaskan peran politik Golkar dalam mengawal isu ini.
“Kami sudah menyampaikan dukungan politik kepada pimpinan partai di tingkat provinsi dan pusat. Golkar tidak boleh menutup mata terhadap ketidakadilan yang dirasakan tenaga honorer. Kalau regulasi lambat, tugas kami mempercepatnya melalui pengawalan politik,” katanya.
Ia menilai Aksi Damai Jilid 2 adalah sinyal kuat dari daerah bahwa masalah honorer tidak bisa lagi ditunda.
“Aksi ini bukan menggugat pemerintah, tapi menggugah pemerintah. Jangan tunggu masalah ini membesar. Selesaikan dengan regulasi yang jelas, tegas, dan berpihak,” tegasnya.
Agus menutup pernyataannya dengan komitmen moral.
“Ini soal keadilan. Mereka bekerja, mereka mengabdi, maka negara harus hadir. Itu yang akan terus kami perjuangkan,” ujarnya.
Aliansi membawa empat tuntutan yang dianggap fundamental:
1. Regulasi pengangkatan PPPK paruh waktu untuk tenaga honorer non database.
2. Revisi SE MenPAN-RB Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 agar honorer dengan masa kerja minimal dua tahun dapat terakomodasi.
3. Larangan pemutusan kontrak kerja sampai mereka masuk skema PPPK.
4. Tanpa penurunan jenjang pendidikan (non down grade) dalam pengusulan PPPK.
Aksi Damai Jilid 2 akan digelar Senin (17/11/2025) pukul 07.00 WIB dengan partisipasi tenaga honorer non database dari seluruh Indonesia.
Liputan : Anung Marganto
