Kulon Progo, Proliman News — Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kulon Progo kini resmi mengantongi Kartu Kredit Indonesia (KKI), setelah 11 OPD tersisa menerima kartu fisiknya dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ballroom Hotel Morazen, YIA, Temon, Kamis (13/8/2026).
Setelah selesai distribusi diharapkan KKI dapat mempercepat realisasi belanja daerah secara nontunai, memperkuat dukungan bagi pelaku UMKM, sekaligus mendorong tata kelola keuangan pemerintah yang lebih mudah, aman, dan transparan bagi masyarakat.
Penyerahan kartu fisik KKI yang difasilitasi oleh Bank BPD DIY ini disaksikan langsung oleh Bupati Kulon Progo, R. Agung Setyawan, bersama perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, pimpinan, serta para bendahara OPD se-Kabupaten Kulon Progo.
Dalam sambutannya, Bupati Kulon Progo, R. Agung Setyawan, memberikan arahan tegas agar seluruh pimpinan OPD dan pengelola keuangan tidak ragu memanfaatkan fasilitas KKI yang telah diserahkan.
Ia menekankan bahwa keberhasilan ekosistem digital bergantung pada bagaimana setiap instansi mengimplementasikan fasilitas yang ada dalam operasional sehari-hari.
“Kita harus siap membelanjakannya secara efisien, kalau ada kendala, jangan kemudian KKI-nya disimpan. Silakan dikoordinasikan dengan BKAD maupun Bank BPD DIY supaya bisa dicari solusinya bersama,” jelas Agung.
Bupati menegaskan bahwa muara akhir dari penerapan sistem digital ini adalah terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Tujuan kita sederhana, yaitu supaya transaksi pemerintah daerah semakin mudah, aman, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kemudian dengan proses itu peringkat TP2DD Kulon Progo semakin baik, tentu itu menjadi bonus dan kebanggaan kita bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Kebijakan Pengawasan Sistem Pembayaran Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) DIY, Pratyaksa Candraditya, mengingatkan pentingnya peranan KKI dalam mendongkrak performa ETPD daerah.
Menurutnya, berdasarkan surat dari Menko Perekonomian selaku Pengarah Satgas P2DD, pemanfaatan KKI/KKPD merupakan salah satu pilar utama untuk mendorong percepatan belanja daerah, dukungan bagi UMKM, serta peningkatan pelayanan publik.
“Pada _championship_ TP2DD mendatang, terdapat penajaman variabel. Salah satunya pada aspek _outcome_, di mana _intermediary outcome_ mengalami peningkatan bobot dari 6 persen menjadi 8 persen. Hal ini menandakan bahwa realisasi pemanfaatan KKI menjadi sangat krusial untuk terus kita dorong demi meningkatkan indeks TP2DD,” jelas Pratyaksa.
Dalam laporannya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peringkat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Kulon Progo terus mengalami peningkatan signifikan secara _time series_ di tingkat nasional.
“Secara _time series_, pada tahun 2021 kita berada di peringkat 67 nasional. Tahun 2022-2023 naik ke peringkat 36, lalu tahun 2024 mencapai peringkat 20, dan pada 2025 berhasil menembus peringkat 14 nasional,” ujar Sudarmanto.
Ia menambahkan, pada tahap sebelumnya pengadaan KKI telah didistribusikan secara bertahap kepada OPD. Pada penyerahan tahap kali ini, sebanyak 11 perangkat daerah sisanya diserahkan KKI secara menyeluruh oleh Bank BPD DIY selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Harapan kita, setelah seluruh OPD mendapatkan KKI, secara komitmen dan efektif elektronifikasi transaksi nontunai maupun digital bisa kita laksanakan secara optimal mengikuti arah kebijakan nasional,”pungkasnya.
Dalam acara tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis oleh perwakilan Bank BPD DIY dan BKAD Kulon Progo, serta dibuka sesi tanya jawab interaktif bersama para peserta Bimtek.(TT)
Liputan: W Maryanti
