Jakarta, Proliman News – Sebanyak 18 gubernur dari seluruh Indonesia, mewakili Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), mendatangi Kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (7/10/2025) siang.
Mereka menyampaikan protes keras atas pemotongan drastis dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para gubernur serempak menyuarakan kekhawatiran yang sama.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan bahwa anggaran provinsinya anjlok dari Rp 10 triliun menjadi Rp 6,7 triliun.
Menurutnya, pemotongan mencapai 20-30% di tingkat provinsi, bahkan hingga 70% di beberapa kabupaten, telah melumpuhkan anggaran pembangunan.
Dana yang tersisa kini hanya cukup untuk belanja rutin, sementara janji-jani kampanye untuk membangun jalan dan jembatan terancam mangkrak.
Beban ini semakin berat karena di saat yang sama, daerah juga harus menanggung biaya gaji pegawai pemerintah (PPPK).
Ketua APPSI, Al Haris, menggambarkan situasi ini dengan lebih gamblang.
Bagi daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil, kondisi ini sangat kritis dan mengancam jalannya pemerintahan.
“Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan”, ujar Gubernur Jambi tersebut.
Sambil menyoroti bahwa beberapa daerah bahkan kini kesulitan hanya untuk membayar operasional dan gaji pegawai.
Menghadapi serbuan dan curhatan massal dari para kepala daerah ini, Menkeu Purbaya dilaporkan sangat responsif.
Namun karena APBN 2026 sudah disahkan menjadi undang-undang, beliau tidak bisa mengubahnya seketika.
Beliau hanya bisa berjanji akan mengevaluasi lagi alokasi TKD seiring berjalannya tahun anggaran 2026.
Liputan: Tim Proliman
