Kulon Progo, Proliman News – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh kalurahan di Kabupaten Kulon Progo, terus menjadi sorotan publik.
Terutama setelah sejumlah BUMDes terbongkar sudah dan tengah berkasus hukum dan kini ditangani Aparat Penegak Hukum (APH), atau ditangani secara kultural oleh lurah pejabat setempat.
Seperti masalah korupsi, hilangnya jaminan kredit, penyalahgunaan jaminan kredit atau kolateral milik nasabah oleh pihak lain, hingga terjadinya akad kredit atau pinjam meminjam dana yang tidak lazim.
Menanggapi masalah ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kulon Progo, Triyono, menyatakan bahwa seluruh BUMDes di Kulon Progo telah diaudit. Hasil audit terhadap satu per satu BUMDes terlihat, apa masalahnya.
“Untuk hasil audit BUMDes, rekapnya tentu ada di Inspektorat Daerah (Irda),” ujarnya ketika diminta konfirmasinya.
“Kami memang menerima satu per satu hasil audit tersebut, tetapi langsung kami dispo ( disposisikan) ke Dinas PMD dan panewu-panewu untuk ditindaklanjuti,” lanjutnya Jumat (25/4/2025).
Triyono mengatakan, pendistribusiannya pun melalui melalui aplikasi Suratku. Sehingga dokumen (audit) tidak disimpan di Sekda.
Ketika ditanya, apakah ia membaca temuan bahwa terjadi penyimpaangan penyaluran kredit, hilangnya kolateral atau jaminan kredit, serta masalah pelanggaran lain dalam audit tersebut ?
Sekda Kulon Progo Triyono menegaskan, bahwa hal-hal itu menjadi bagian dari hasil audit dan temuannya masing-masing BUMDes berbeda-beda.
“Data lengkapnya ada di Irda, termasuk contoh yang terjadi di BUMDes Sidomulyo, Pengasih yang sudah ditangani oleh APH,” tegasnya.
Sementara sejumlah panewu yang dihubungi Prolimannews.id apakah sudah menerima hasil audit BUMDes yang telah dikirim melalui Aplikasi Suratku, ternyata mereka belum menerima.
Panewu Galur Yulianto mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil audit BUMDes tersebut sehingga belum bisa berkomentar apapun.
“Maaf yang melaksanakan audit Inspektorat, dan sampai saat ini kita belum diberi hasilnya,” ujarnya ketika dikonfirmasi.
Sehingga ketika ditanya tanpa membaca hasil audit apakah pihaknya tahu persoalan di BUMDes yang ada diwilayahnya ia tidak memberi jawaban.
“Mungkin on proses, sampai sore ini tadi belum ada. Besuk setelah hasilnya audit sudah ada, kita infokan, ” ujarnya.
Menanggapi hasil audit BUMDes, Anggota DPRD Kulon Progo dari Fraksi PDIP Pancar Topo Driyo memasang up date status menohok di nomor prinadinya.
“Lembaga ekonomi Kaluharan BUMKal (BUMDes) belum banyak memberikan kontribusi dalamkemajuan perekonomian kalurahan. Beberapa BUMKal bahkan tidak sehat. Di tahun 2024, sebanyak 29 dari 87 (33 %),” kalimatnya putus sampai disitu, sehingga menjadi tanda tanya besar.
Kalimat apa yang akan ia tulis di statup up datenya, dan apa sebenarnya yang terjadi dengan BUMDes di Kulon Progo hingga ia secara terbuka menulis seperti itu?
Ketika dikonfirmasi, apakah 33 % BUMDes atau BUMKal di Kulon Progo dalam kondisi tidak beroperasi atau gagal jalan ?
Pancar Topo Driyo mengatakan, besuk saja jawabnya karena sedang sekarang menyetir mobil di jalan atau sedang otw.
Liputan : Suyono Sugondo
