Kulon Progo, Proliman News – Masyarakat meminta ambrolnya talud di Underpas Margosari, Pengasih, Kulon Progo, segera ditangani.
Alasannya karena musim penghujan masih panjang dan eskalasinya akan semakin meningkat. Sehingga jika tidak segera ditangani, sawah di atas talut dan bangunan tersier bisa runtuh hingga menimbulkan bencana lebih luas.
“Kalau lamban, dan harus menunggu lama nanti hujan deras berikutnya akan semakin berbahaya. Kalau hingga Maret 2025 hujan deras terus turun, bagaimana ?” ujar ujar Kusnanto, salah salah seorang warga Margosari, Senin (6/1/2025).
Maka warga meminta agar Pemda Kulon Progo segera menangani ambrolnya talud di kawasan Underpas Margosari tersebut sesegera mungkin.
Hal senada juga dituturkan Musrihah, warga Margosari lain yang ditemui diseputar lokasi bencana ambrolnya talud Underpas Margosari.
Ia menuturkan, warga setiap kali hujan turun warga memang selalu ceking lokasi apakah ambrolnya talud Underpas Margosari makin parah atau tidak, lalu apakah di jalur banyak orang atau tidak.
“Warga tidak tahu bagaimana mekanisme penangannyan, tetapi semua berharap talud tersebut segera diperbaharui, diperbaiki,”ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komici C DPRD Kulon Progo, Pancar Topo Driyo, ketika dihubungi membenarkan jika para pengambil keputusan bergerak lamban.
Ia tidak membantah bahwa sejauh ini memang belum ada tanda-tanda bahwa Pemda Kulon Progo akan segera menangani ambrolnya talud Underpas Margosari. Bahaya !
“Betul sekali, nggak sat set, “ ujar Pancar Topo Driyo tanpa memberi perincian bahaya seperti apa bagi warga dan Pemda Kulon Progo.
Kepala BPBD Kulon Progo, Taufik Prihadi menyatakan ambrolnya talud di Underpas Margosari harus segera ditangani.
“Karena jalur itu penting, sehingga jika turun hujan deras akan berbahaya bagi warga sekitar dan warga yang melintas,” ujarnya melalui telpon.
Prinsipnya, menurut Taufik Prihadi, agar masyarakat aman tidak ada kebijakan lain kecuali segera melakukan pembangunan ulang talud Underpas Margosari.
Pihaknya tentu akan menunggu arahan Sekretaris Daerah (Sekda) dan lembaga terkait lain, soal darimana sumber dananya.
“Kami menunggu arahan Sekda tentu saja, jika seluruh pemangku kebijakan sepakat sebaiknya memang harus segera ditangani dengan dana Biaya Tak Terduga (BTT),” ujarnya.
Liputan : Suyono Sugondo
