Kulon Progo, Proliman News — Pemerintah Kabupaten Kulon Progo resmi meluncurkan inovasi “PRAMANA” (PRiksa lan pilah datA warga Miskin kAnthi NyatA) sebagai langkah strategis membenahi tata kelola data kemiskinan. Inovasi ini dihadirkan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) berlangsung tepat sasaran, objektif, dan akuntabel.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Ruang Rapat Kiskendo, Senin (14/9/2026). Pemkab Kulon Progo menyiapkan tiga pilar utama dalam penerapan PRAMANA:
Penguatan payung hukum: Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Verifikasi dan Validasi Penduduk Miskin guna mengeliminasi inclusion error (warga mampu yang terdata) serta exclusion error (warga miskin yang terlewat).
Integrasi teknologi dan verifikasi faktual: Menyandingkan Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan, dilanjutkan verifikasi lapangan berbasis by name, by address. Indikator yang diukur mencakup jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan kepemilikan aset.
Transparansi berbasis komunitas: Penetapan data dipertajam melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal) dengan melibatkan pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, Badan Pusat Statistik (BPS), dan pendamping sosial.
Kepala Bapperida Kulon Progo, Aris Nugroho, menegaskan bahwa keselarasan antara data nasional dan fakta lapangan merupakan kunci utama validitas bansos. Menambahkan hal tersebut, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk empati dan tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan secara terukur.
Liputan: Galang Andika Pratama
