Kulon Progo, Proliman News – Minim dan compang-campingnya komposisi APBD Kabupaten Kulon Progo kembali menjadi sorotan.
Kali ini Ketua DPD PAN Kulon Progo, Muhtarom Asrori, mencermatinya dari sisi terbentuknya susunan anggaran yang kemudian disebut sebagai APBD Kulon Progo 2025.
“Agar APBD sesuai harapan, maka partai-partai yang mempunyai anggota dewan, mempunyai tugas memberi bekal kepada anggotanya di dalam pembahasan APBD, “ ujarnya Jumat (14/3/2025).
Agar apa yang menjadi keluh kesah rakyat yang kemudian diakomodir dalam APBD bisa menjadi argumen di dalam rapat pembahasan.
“Sekali lagi jangan hanya menyalahkan eksekutif, sebagai cubluk mencari pendapatan asli daerah (PAD), boros, dan pelit kepada rakyat,” ujar Muhtarom Asrori, ketika diminta komentarnya.
Seperti dilansir dalam berita sebelumnya, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kulon Progo, menyimpulkan bahwa APBD Kulon Progo 2025, boros dan pelit kepada rakyatnya.
Bahkan ia menyebut Pemda Kulon Progo cubluk dalam menggali PAD sehingga angkanya minim dan tidak imbang dengan investasi yang ditanam.
Muhtarom Asrori mengatakan, dalam penyusunan APBD sebetulnya kunci utamanya dalam pembahasan rancangan APBD antara eksekutif dan dewan.
“Bagaimana anggota dewan yang ditugaskan partai-partai bisa berbicara, berdiplomasi dan beragumen. Itu kuncinya, sehingga kondisi APBD 2025 juga mengikutkan peran serta anggota dewan,” katanya.
Termasuk pos belanja modal itu demikian kecil dan dianggap sebagai pelit kepada rakyat, itu dibahas, rumuskan dan di sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
Sehingga ketika belanja modal hanya kecil, maka itu sudah kesepakatan bersama, dan tidak bisa eksekuti saja yang di salahkan dan tidak berpihak kepada rakyat.
“Justru fungsi anggota dewan yang harus berfungsi untuk berpihak kepada rakyat,” ujar Ketua DPD PAN Kulon Progo, Muhatrom Asrori, menambahkan.
Ia menegaskan, jika APBD Kulon Progo 2025 dinilai boros, maka boros dan tidaknya tergantung dari mana kita melihat.
“Karena Pemda Kabupaten Kulon Progo jumlah ASN dan tenaga honorer sangat banyak melebihi dari yang seharusnya,” tambahnya.
Muhatrom Asrori yakin dengan Bupati Kulon Progo yang baru akan ada trobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak akan membebani rakyat.
Ia menegaskan, bahwa APBD Kulon Progo 2025 itu dibahas antara tim eksekutif dan anggota legsilatif, sehingga kalau yang di salahkan hanya eksekutif tidaklah pas karena APBD 2025 adalah kesepakatan bersama.
“Nah di sini harusnya masing – masing partai membekali anggota dewannya untuk bisa menyuarakan aspirasi sesuai yang menjadi harapan rakyat,” katanya.
Maka jika APBD Kulon Progo 2025 compang-camping yang salah dan tidak pintar itu adalah anggota dewan yang tidak sesuai harapan dari partai yang menaunginya.
Liputan : Suyono Sugondo
