Kulon Progo, Proliman News – Pengamat Politik Kulon Progo, Agus Sujarwo meminta agar semua komponen masyarakat menjaga kewibawaan Pilkada 2024.
“Terutama mengimbau seluruh ASN tetap menjaga netralitas selama Pilkada 2024,” katanya ketika dihubungi Kamis (21/11/2024).
Ia berharap tidak ada ASN yang terlibat dalam pelanggaran terlebih tindakan pidana seperti politik uang.
Agus Sujarwo juga berharap seluruh warga Kulon Progo yang sudah mempunyai hak pilih bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Setiap suara bakal berperan penting dalam masa depan Kulon Progo.
Ia mendengar sejumlah lembaga pemerintah telah menyiagakan tim khusus untuk mengantisipasi berbagai celah dan bentuk politik uang.
Dengan begitu semua pihak yang terlibat dalam pengamanan tersebut tinggal menyinkronkan data terkait tingkat kerawanan politik uang dengan Bawaslu Kulon Progo.
“Itu terkait kerawanan adanya pemberian uang maupun materi lain, ya” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto sampai detik ini belum bersedia memberikan konfirmasinya atas beberapa pertanyaan yang sudah disampaiakan melalui handphone-nya.
Sebelumnya Marwanto kepada media mengajak masyarakat Kulon Progo memerangi politik uang. Dia menjelaskan, sanksi tegas tidak hanya dapat dikenakan kepada pihak yang memberi, tapi juga menerima.
Dikutip media ini Rabu (20/11/2024) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, mengintensifkan sosialisasi gerakan sosial lawan politik uang pada pelaksanaan Pilkada 2024.
Karena sudah banyak indikasi bakal terjadinya politik uang di tengah masyarakat, seperti pendaftaran calon penerima dan mekanisme penyebarannya.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Rabu, mengatakan Pilkada 2024 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin di tingkat lokal.
“Namun maraknya politik uang di event pemilu dan pilkada, dapat menggerus daulat rakyat dalam menentukan pemimpin,” kata Marwanto.
Ia mengatakan tugas bawaslu adalah mengawal kedaulatan rakyat, menjaga kemurnian suara pemilih, sejak didaftar dalam dpt, saat memberikan suara di tps sampai dihitung dan direkap suaranya.
“Jika Bawaslu mampu mengemban tugas tersebut, maka kemurnian suara rakyat akan terjaga, namun baru dalam tataran teknis prosedural,” katanya.
Liputan : Suyono Sugondo
