Kulon Progo, Proliman News – Kabupaten Kulon Progo saat ini tengah menghadapi tantangan serius terkait pemenuhan kebutuhan guru pada jenjang TK, SD, dan SMP.
Tantangan ini bukan sekadar angka dalam data statistik, melainkan cerminan dari masa depan anak-anak kita yang semakin tidak merata dalam memperoleh pendidikan berkualitas.
Reporter Prolimannews.id, beberapa waktu lalu menbgikuti serangkaian diskusi Dewan Pendidikan Kulon Progo terkait masalah ini.
Ia mencatat beberapa hal penting yang kemudian dituliskan dalam rangkuman pemikiran terkait solusi pengisian kekuarangan guru di Kulon Progo.
“Di setiap sudut kapanewon di Kulon Progo memiliki kisahnya sendiri. Sekolah-sekolah yang bertahan dengan keterbatasan tenaga pengajar, guru-guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran, dan murid-murid yang menunggu sentuhan pembelajaran yang optimal, adalah sebuag kenyataan,” tulisnya.
Ketidakseimbangan distribusi guru telah menciptakan kesenjangan pendidikan yang semakin dalam. Sementara beberapa sekolah di wilayah perkotaan menikmati kelimpahan tenaga pendidik.
Sekolah-sekolah di wilayah terpencil tertatih-tatih mencari sosok guru yang bisa menjadi pelita bagi masa depan anak-anak.
Maka solusi terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut dengan adanya Program Guru Magang yang hadir sebagai jembatan antara jurang kebutuhan dan realitas ketersediaan guru.
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 menegaskan bahwa pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah daerah.
Ini bukan sekadar solusi sementara, melainkan langkah strategis yang dibangun atas dasar regulasi yang kokoh, data yang akurat, dan semangat gotong royong untuk memajukan pendidikan di Bumi Menoreh.
Dengan upaya Program Guru Magang bisa menjadi upaya untuk mentaati UU No 23 tahun 2014 bahwa Pendidikan menjadi urusan pemerintah daerah.
Analisis kami menunjukkan bahwa kapanewon dengan karakteristik pegunungan seperti Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh mengalami kekurangan guru yang lebih signifikan dibandingkan daerah lain.
Ini berdasarkan data yang diambil pada Dapodik Dikpora Kulon Progo pada Mei 2025.
Fenomena ini menuntut pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi geografis dalam pendistribusian guru magang.
Kondisi ini dialami dari semua tingkatan baik TK, SD, maupun SMP berdasarkan 13 mata Pelajaran.
Kekurangan guru di Tingkat TK 112, SD 246, SMP 187 sehingga total kekurangan guru per Mei 2025 kisaran 545. Data tersebut diambil dari Dapodik Dikpora Kulon Progo Mei 2025.
Jika dihitung lebih detail lagi dengan jumlah guru yang memasuki masa pensiun pada akhir Desember 2025 maka angka tersebut semakin membengkak.
Untuk itu Dikpora bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta stakeholder lainnya harus mengeroyok untuk membuat Solusi dengan sebuah roadmap arah kebijakan pendidikan di Kulon Progo.
Program Guru Magang Kabupaten Kulon Progo bukan sekadar solusi teknis atas permasalahan kekurangan guru.
Ini adalah manifestasi dari semangat Binangun Desa, Binangun Negara yang menjadi filosofi pembangunan di Bumi Menoreh.
Melalui program ini, kita tidak hanya mengisi kekosongan posisi guru, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkeadilan.
Setiap anak di pelosok Menoreh, di perbukitan Kokap, di lembah Pengasih, di pesisir Temon, dan di setiap sudut Kulon Progo berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Guru magang akan menjadi lentera harapan yang menerangi jalan mereka menuju masa depan cerah.
Guru Magang tersebut harus dapat berjalan sebagai solusi dari aturan pemerintah yang tidak dapat mengangkat kembali guru honor.
Selain itu dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 26 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata.
Kewajiban pemerintah baik pusat dan daerah inilah yang menjadikan Guru Magang sebuah solusi karena beban anggaran yang dibutuhkan relatif lebih kecil dan masa kontraknya terbatas hanya dua tahun.
Jangka waktu dua tahun ini mengacu pada profesi lainnya seperti Notaris, PPAT, Pengacara, koas dokter yang mewajibkan untuk magang sebelum benar – benar menjadi dokter, Pengacara, PPAT atau Notaris.
Penulis : Anung Marganto
