Pati, Proliman News – Muncul petisi online di media sosial yang dimotori oleh sekelompok warga yang menamakan diri Pati Bergerak.
Petisi online ini disebarkan luaskan melalui platform change.org.
Petisi ini digagas untuk mengawal Pansus Hak Angket DPRD Pati hingga tuntas dan transparan.
Hingga Jumat (22/8/2025) petisi berjudul “Kawal Pansus DPRD! Rakyat Pati Desak Pemakzulan Bupati Sampai Tuntas” telah ditandatangani oleh 500 orang.
Petisi tersebut berisi kritik keras terhadap kepemimpinan Bupati Pati Sudewo, yang dinilai arogan, otoriter, dan sering mengintimidasi pihak yang berseberangan dengannya.
“Pansus jangan jadi sandiwara politik. Kami ingin ada keberanian DPRD untuk benar-benar menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati. Kalau terbukti, pemakzulan harus jalan sesuai aturan,” ujar Em Sastroatmodjo, inisiator petisi Pati Bergerak.
Petisi ini mendesak tangkap dan adili Bupati Sudewo. Masyarakat juga menyuarakan kekecewaan atas sejumlah kebijakan kontroversial, seperti kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen melalui Perbup Nomor 17 Tahun 2025 yang telah dibatalkan.
Namun, masyarakat menilai, kebijakan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara etis dan politis.
“Bupati Sudewo sering kali membuat pernyataan kepada masyarakat yang terkesan menantang, bahkan mengintimidasi. Dia tidak segan melakukan segala cara untuk menyingkirkan siapa saja yang tidak sepakat dengan kebijakannya,” ujar Sastroatmodjo.
Mulai dari mutasi pegawai bahkan pemecatan tanpa alasan yang jelas.
Bupati Sudewo juga selalu menggunakan cara otoriter untuk menekan semua instansi di bawah pemerintahannya,” ujarnya menambahkan.
Isi Lengkap Petisi Pati Bergerak ke DPRD Pati Masalah: Tanggal 13 Agustus 2025 menjadi saksi bahwa masyarakat Pati tidak mau memiliki Bupati yang arogan dalam kata dan kebijakan.
Bupati Sudewo sering kali membuat pernyataan kepada masyarakat yang terkesan menantang dan bahkan mengintimidasi.
Ia tidak segan melakukan segala cara untuk menyingkirkan siapa saja yang tidak sepakat dengan kebijakannya. Mulai dari mutasi pegawai bahkan sampai pemecatan tanpa alasan yg jelas.
Bupati Sudewo juga selalu menggunakan cara otoriter untuk menekan semua instansi di bawah pemerintahannya.
Melihat model Bupati seperti itu, kami masyarakat memiliki.
Tuntutan:
1. DPRD membuka akses informasi Pansus kepada publik.
2. DPRD memastikan Pansus tidak berhenti di tengah jalan, tapi ditindaklanjuti ke mekanisme pemakzulan sesuai UU.
3. DPRD berpihak pada aspirasi rakyat Pati, bukan kepentingan elite politik.
Isi Petisi: Kami, masyarakat Pati, mendesak dan mendukung penuh langkah DPRD Kabupaten Pati yang telah membentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo.
Namun, kami juga menegaskan:
1. Pansus jangan hanya jadi formalitas, tapi harus bekerja serius, transparan, dan berpihak pada rakyat.
2. Hasil penyelidikan Pansus wajib ditindaklanjuti ke mekanisme hukum dan politik yang berlaku, tanpa kompromi.
3. DPRD harus memastikan seluruh proses pemakzulan berjalan sesuai aturan, agar marwah demokrasi dan kedaulatan rakyat tetap terjaga.
Kami menolak segala bentuk permainan politik yang melemahkan perjuangan rakyat.
Pemakzulan ini bukan sekadar soal kursi kekuasaan, tapi soal martabat masyarakat Pati. Bersama, kita kawal Pansus hingga akhir!
Liputan : Suyono Sugondo
