Yogyakarta, Proliman News — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah orang termasuk Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), dalam kasus dugaan korupsi sektor pengadaan barang jasa, perizinan maupun penerimaan lainnya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Diperoleh keterangan KPK juga menyita uang sejumlah Rp 1 miliar dalam OTT tersebut.
OTT terhadap Bupati Klaten ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terseret praktik rasuah di tingkat lokal.
Jogja Corruption Watch (JCW) menilai maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah menunjukkan bahwa masih lemah dan belum efektifnya mekanisme pengawasan internal terhadap kepala daerah.
Inspektorat Daerah sebagai bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih ‘ewuh pakewuh’ atau sungkan terhadap kepala daerah untuk melakukan pemeriksaan sehingga menjadi kendala tersendiri.
Pasalnya, secara struktur organisasi, inspektur dibawah kepala daerah sehingga independensi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat menjadi persoalan yang ajab kali terjadi.
Akibatnya pada ruang independensi inspektorat menjadi sangat terbatas dan tidak mampu membuat deteksi dini terhadap dugaan korupsi dan menjadi tugasnya tidak berfungsi secara maksimal.
JCW mengingatkan kabar soal OTT KPK terhadap Bupati Klaten ini menjadi alarm nyaring bagi kepala daerah (Kabupaten/Kota) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sektor pengadaan barang jasa baik yang masih dalam proses lelang, administrasi, pengerjaan maupun pasca pengerjaan harus diawasi secara maksimal.
“Jangan sampai terjadi penyelewengan yang berujung pada tindakan korupsi. Partisipasi publik harus dilibatkan, transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan harus dilakukan,” katanya Humas JCW Burhanuddin Kamda, dalam rirlisnya.
Liputan : W Maryanti
