Kulon Progo, Proliman News — Sejumlah warga di wilayah terdampak kekeringan di Kulonprogo mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang memilih mengadakan dalam bentuk Pentas Seni Kolosal – Nggugah Budaya Menoreh “Nyawiji Anjayeng Bawana” dalam rangka peringatan hari jadi ke 75 Kabupaten Kulonprogo yang akan digelar dengan membawa 7500 obor.
Menurut warga kegiatan tersebut cenderung menghabiskan anggaran yang sebenarnya bisa lebih bermanfaat jika digunakan untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan.
“Daripada anggaran dihabiskan secara sia-sia tanpa bermanfaat bagi masyarakat, dalam kondisi saat ini musim kering berkepanjangan lebih bermanfaat apabila anggaran digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang tertimpa bencana kekeringan ,” kata Sukijan, salah satu warga Kapanewon Kokap yang wilayah padukuhannya terdampak kekeringan dan mengandalkan pemenuhan kebutuhan air bersih dari bantuan dropping BPBD beserta lintas sektor.
Sukijan menyebut pesta 7500 obor tidak sepantasnya digelar di saat warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar air bersih dan juga di tengah sulitnya ekonomi
“Lagi pula kondisi fiskal saat ini sedang terpuruk. Rekofusing anggaran yang berdampak sirkulasi ekonomi masyarakat menurun, daya beli masyarakat menurun. Pendapat saya pesta obor tidak sepantasnya dlm kondisi seperti ini,” ungkapnya.
Sukijan juga menyoroti menyalakan 7500 obor tidak sejalan dengan kondisi masyarakat diminta siaga akan bencana kdbakaran.
“Sekarang lagi banyak bencana kebakaran lahan dimana mana, di daerah kita Kulonprogo ini juga sering terjadi. Kita harus berhati hati dalam menggunakan api,” tandas Sukijan yang tinggal di dekat kawasan hutan negara.
Kekecewaan juga dirasakan Agustinus Widodo warga Kapanewon Samigaluh. Melihat kondisi saat ini ketika warga di puncak menoreh saat ini sedang kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, gelaran tari kolosal dengan menyalakan 7500 obor dirasa kurang pas.
“Kecewa iya,, tiap hari ada saja yang minta droping air dan semakin bertambah tempat yang membutuhkan. Sampai hari ini antrian droping sudah ada masuk 12 tempat tampungan, yang saya terima, mungkin ke depan bisa lebih banyak lagi. Harapan kami ada 1 tangki yang bisa standby melayani yang benar-benar kurang air untuk wilayah kurang air seperti Samigaluh, Girimulyo, Kokap,” ungkapnya.
Agustinus Widodo menilai akan lebih baik jika kegiatan itu dialihkan dengan ajakan berbagi air untuk warga yang sedang terdampak bencana kekeringan.
“Toh air juga sebagai simbol kehidupan bagi semua makhluk. Api bukan tidak diperlukan tetapi ambil saja semangatnya yang menyala berkobar-kobar untuk membantu masyarakat menoreh yang saat ini sedang membutuhkan air.
Ajakan mengumpulkan air 1 orang 1 liter bagi siapapun yang hadir di alun-alun Wates guna membantu sesama dibukit menoreh jauh lebih berharga, bernilai dan bermanfaat,” urainya.
Kekecewaan juga diungkapkan Supandi, warga Kapanewon Girimulyo.
“Ya. Kecewa. Sekarang ini bukan saatnya untuk menghamburkan anggaran di saat masyarakat banyak yang memerlukan uluran bantuan,” kata Pandi.
Menurut Pandi, jika memang pemerintah memiliki anggaran yang besar, seyogyanya digunakan untuk kepentingan rakyat misalnya upaya untuk mengatasi kekeringan dalam jangka panjang, bukan sekedar penanganna darurat dropping air saat kekeringan terjadi.
“Sementara ini kan kekeringan ya diatasinya baru dengan dropping air minum, selalu begitu. Walaupun ini memang sangat membantu dropping ini. Harapan kami, ada solusi lain sehingga tidak terjadi kesulitan air bersih saat kemarau. Butuh langkah penanganan untuk jangka panjang yang perlu dipikirkan solusinya. Bukan sekedar langkah instan dropping saat sudah terjadi kekeringan,” kata Pandi.
Terpisah Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Damkarmat BPBD Kulonprogo Eko Susanto menjelaskan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Kulonprogo masih berlaku hingga 31 Desember 2026.
Hingga Rabu 14 Oktober 2026, BPBD bersama lintas sektor telah menyalurkam bantuan air bersih sebanyak 604 tangki ke 194 titik dropping.
“Bantuan ini menyasar ke 12759 jiwa penerima tersebar di 87 padukuhan, 25 kalurahan di 8 kapanewon yaitu Samigaluh, Kalibawang Girimulyo, Kokap, Nanggulan, Pengasih, Temon dan Panjatan,” terangnya.
Dropping air bersih terus dilakukan dengan support dari lintas sektor. Pemkab sudah mengalokasikan 300 tangki air bersih pada APBD perubahan , namun penggunaannya masih menunggu kesiapan administrasi dokumen.
“Ada 300 tangki di APBD perubahan sudah ditetapkan, saat ini proses administrasi dokumen. Biaya per tangki untuk APBD perubahan mengacu pada shbj senilai 450 ribu/tangki. Nanti dokumen siap, apbd perubahan siap. Karena sekarang by system maka menata anggaran kas di sistem dulu,” pungkas Eko.
Liputan: W Maryanti
