Kulon Progo, Proliman News – Direktur Utama PT SAK Made Indra Putra di Kulon Progo, Selasa (9/7/2024) adanya kesalahan input dan kebohongan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir.
Tanggapan Made Indra Putra ini untuk membantah pernyataan yang dikemukakan oleh anggota Banggar DPRD Kulon Progo, Jeni Widyatmoko, yang mengatakan bahwa laporan keuangan PT SAK tidak sinkron dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Tidak ada kesalahan input dan tidak ada kebohongan yang dilakukan manajemen PT. SAK pada laporan keuangan tahun buku 3 tahun terakhir (2021-2023),” ungkapnya melalui keterangan tertulis.
Made Indra Putra menyatakan, yang terjadi adalah adanya penundaan biaya yang belum dibebankan pada tahun berjalan.
“Biaya yang ditunda tersebut terjadi karena dua hal, yakni tahun 2021 masih menanggung biaya operasional yang disebabkan imbas pandemi covid-19,” jelasnya.
Sedangkan yang kedua, pada tahun 2022 perusahaan menanggung kenaikan bahan baku dan masih menanggung akumulasi bunga kredit yang ditangguhkan pada masa pandemi Covid-19.
Lebih lanjut dia mengatakan imbas dari pandemi covid-19 perusahaan sampai saat ini masih menanggung beban cash flow yang masih berat.
Sementara Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati ketika diminta konfirmasinya tidak bersedia memberi penjelasan tentang laporan keuangan PT. SAK yang dinilai tidak jelas selama 3 tahun terakhir.
Akhid Nuryati meminta dilakukan klarifikasi kepada semua pihak, terkait mencuatnya pemberiataan media soal tidak sinkronya laporan keuangan PT. SAK tersebut.
“Silahkan diklarifikasi terlebih dahulu pada yang bersangkutan,” ujarnya ketika diminta tanggapannya Selasa (9/7/2024).
Seperti diberitakan sebuah media, Politisi PKS Jeni Widyatmoko menyatakan laporan keuangan PT. SAK tidak sinkron dengan fakta di lapangan, dan kini diawasi secara serius oleh DPRD Kulon Progo.
Bukan hanya diawasi, tetapi secara khusus DPRD Kulon Progo juga meminta laporan itu diusut tuntas.
“Kami harap agar kasus segera diusut tuntas,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulon Progo Jeni Widyatmoko, dilansir Radar Jogja, Senin (8/7/2024)
Penyertaan modal cukup besar, seharusnya menjadi tanggung jawab PT. SAK untuk membesarkan laba, lanjutnya. Namun faktanya tidak demikian.
Ia menyebut, PT. SAK telah banyak menyita APBD untuk penyertaan modal, namun tidak memberikan deviden yang sesuai harapan.
Politisi PKS ini menyampaikan, ada temuan laporan keuangan PT. SAK justru menggambarkan buruknya kinerja BUMD.
Jeni Widyatmoko juga mengatakan, dalam laporan (keuangan,red) menunjukkan adanya potensi kerugian yang besar. Yang mana penyertaan modal bisa dianggap sia-sia.
Jeni juga membeberkan ketidakberesan PT. SAK tidak hanya berada pada laporan keuangan.
Ia menenkankan, PT. SAK telah menjadi sorotan DPRD sejak 3 tahun terakhir karena kinerja manajemen yang memburuk.
Ketidakberesan ini terlihat jelas karena PT. SAK mengalami penurunan deviden yang dibagikan ke Pemda Kulon Progo.
Dalam laporan keuangan yang tengah di audit Inspektorat Daerah (Irda), nominal kontrak pekerjaan SAK seakan besar.
Namun, dalam waktu 3 tahun terakhir SAK mengalami penurunan deviden. Sehingga, DPRD Kulon Progo mempertanyakan perihal ketidaksesuaian ini.
“Perekonomian sedang tumbuh besar pasca covid, sehingga PT. SAK harusnya dapat menjaring banyak laba,” katanya.
Jebloknya kinerja PT. SAK ini telah terlihat sejak 2022. Sementara jika alasannya dampak covid-19, pasca covid perekonomian daerah kembali pulih, dan bergerak masif.
Proyek-proyek pembangunan milik pemerintah serta swasta seharusnya menjadi ladang bagi PT. SAK, untuk mendapatkan keuntungan. Lantaran, PT. SAK bergerak dalam sektor konstruksi, paparnya.
Liputan : Hari Sutanto / Bagus Aryo
