Sleman, Proliman News — Aksi dari Paguyuban Staf Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun pekerja lepas di Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (10/06/2026) karena lambannya pelayanan membuat pegiat antikorupsi dari Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba bersuara.
Lewat aksi teatrikalnya yang unik, Kamba mengenakan sorjan motif garis lurus, mengenakan kaos warna hitam dengan tulisan “Adili Koruptor”, membawa sapu lidi serta segepok uang mainan.
Dalam aksi tunggalnya didepan pintu Kantor ATR/BPN Kabupaten Sleman, Jumat (12/06/2026) siang, Kamba sempat menyapu uang mainan sebagai simbol “bersih – bersih” di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sleman.
Selain menyapu, Kamba juga sempat membawa meteran sambil mengukur uang main yang dibawa. Menurutnya, meteran sebagai simbol berapa duit yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan surat/dokumen yang diinginkan.
Kamba melanjutkan aksi kali sebagai dukungan terhadap aksi dari Paguyuban Staf Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pekerja lepas yang mengeluhkan lambannya pelayanan pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Sleman.
Salah satu hal yang dikeluahkan adalah masalah koreksi berkas yang lamban khususnya saat akan melakukan konversi, pecah waris, maupun penghapusan hak.
Masalah lainnya yakni soal penerbitan Surat Perintah Setor (SPS) yang dinilai lamban. Sehingga kepastian persyaratan berkas tidak ada kejelasan.
Kamba bilang sejatinya pelayanan publik tidak hanya soal ketaatan terhadap administrasi tetapi juga kecepatan serta kepastian dalam pelayanan publik. Apalagi era saat ini sedang digenjarkan administrasi pelayanan publik berbasis digitalisasi. Sehingga idealnya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama apabila persyaratan yang diajukan telah memenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada.
Menyikapi keluhan tersebut, Kamba menilai, perlu ada evaluasi total tidak hanya terkait dengan sistem tetapi juga perlu ada evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada khususnya pimpinan yang ada di Kantor Pertahanan atau BPN Kabupaten Sleman.
JCW mengapresiasi respon cepat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kanwil ATR/BPN dengan mencopot Imam Nawawi (IN) sebagai Kepala ATR/BPN Kabupaten Sleman.
Harapannya dengan pengganti Kepala ATR/BPN Kabupaten Sleman saat ini pelayanan pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Sleman lebih baik dari sebelumnya dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas serta kehati-hatian. JCW tetap mengawasi atau memantau kinerja pelayanan publik di Kantor ATR/BPN Kabupaten Sleman agar pelayanannya lebih baik lagi.
Selain melakukan aksi teaterikal, aktivis JCW ini juga telah mengirim surat secara resmi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan pengawasan terhadap kinerja Kantor Pertahanan/BPN Kabupaten Sleman. Surat telah dikirim melalui Kantor Pos Plemburan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
Karena berdasarkan hasil kajian dan pengawasan dari lembaga antirasuah tahun 2025 bahwa Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional salah satu lembaga atau intansi dengan potensi dan kerawanan korupsi yang tinggi.
Menurut KPK berbagai modus celah korupsi di BPN mulai dari pungutan liar, mafia tanah, manipulasi data dan aset negara.
Sehingga menjadi penting dan perlu bagi KPK untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Pertahanan/BPN Kabupaten Sleman, DIY.
Liputan : W Maryanti
