Kulon Progo, Proliman News – Setahun sudah cukup untuk membaca arah kepemimpinan Bupati – Wakil Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan – Ambar Purwoko.
Mungkin belum cukup untuk menuntaskan seluruh pekerjaan besar, tetapi sudah lebih dari memadai untuk melihat watak kepemimpinan.
“Ke mana tenaga dikerahkan, siapa yang didahulukan, dan persoalan mana yang benar-benar disentuh,” ujar Ketua Gerbang Bintang Selatan (GBS) Gendut Minarto, Jumat (20/2/2026).
Di bawah kepemimpinan Agung Setyawan, Kulon Progo seperti memasuki fase yang sering disebut sebagai masa konsolidasi.
Penanda yang paling mudah dilihat adalah ratusan rotasi dan mutasi jabatan di tubuh birokrasi.
Dalam logika manajemen pemerintahan, ini bisa dipahami sebagai upaya merapikan mesin organisasi. Tetapi dari sudut pandang publik, pertanyaannya menjadi lain.
“Jangan-jangan energi pemerintah justru lebih banyak habis ke dalam, sementara yang keluar ke rakyat belum terasa sebagai percepatan,” katanya.
Rotasi besar-besaran selalu punya dua sisi. Ia bisa menjadi penyegaran, tetapi juga membawa masa penyesuaian yang tidak pendek.
Dan dalam situasi ini, yang terasa justru ritme kebijakan yang berjalan lebih pelan, lebih administratif, lebih hati-hati—belum menunjukkan lompatan yang betul-betul terasa sebagai terobosan.
Keadaan itu menjadi semakin rumit ketika publik dihadapkan pada polemik tata kelola BUMD, terutama dalam kasus PT Selo Adikarto.
Yang dipersoalkan masyarakat bukan hanya prosedur yang dianggap bermasalah, tetapi konsistensi pada prinsip dasar, apakah tata kelola pemerintahan dijalankan dengan standar yang sama untuk semua.
Pada waktu yang hampir bersamaan, perubahan pada Batik Geblek Renteng ikut memantik perdebatan.
Ini bukan sekadar soal motif batik. Ia sudah terlanjur menjadi identitas kultural. Ketika kebijakan menyentuh sesuatu yang hidup di ruang emosional masyarakat tanpa percakapan yang cukup, yang muncul bukan rasa memiliki, melainkan jarak.
“Di titik itu kita bisa melihat satu pola yang sama, kebijakan terasa datang lebih cepat daripada dialog,” tambahnya.
Akumulasi peristiwa dalam satu tahun ini akhirnya membentuk kesan yang sulit dihindari—pemerintahan terlihat sibuk menata ke dalam, sementara kerja yang langsung menyentuh kehidupan ekonomi rakyat belum sepenuhnya hadir.
“Dan di situlah metafora “puasa dan prihatin” menemukan relevansinya, “ ujar Gendut Minarto.
Bagi banyak warga, satu tahun ini seperti masa menahan harapan. Ekonomi yang bergerak, tetapi belum menggerakkan. Ativitas ekonomi tetap ada, pasar tetap hidup, proyek tetap berjalan.
“Tetapi yang ditunggu masyarakat bukan sekadar gerak, melainkan perubahan,” tegasnya.
Kehadiran bandara yang sejak awal dijanjikan sebagai pengungkit transformasi belum benar-benar terasa sebagai mesin baru bagi ekonomi lokal.
Yang terlihat masih keberlanjutan dari pola lama. Sektor-sektor yang selama ini menopang tetap bekerja, tetapi ruang bagi tumbuhnya usaha baru, industri kreatif, dan tenaga kerja lokal belum terbuka selebar yang dibayangkan.
Akibatnya sederhana, harapan melompat lebih jauh daripada kenyataan. Partisipasi publik bukan sekadar Undangan Musyawarah.
Di sinilah pentingnya menggeser paradigma dari sekadar “pemerintah” menjadi “pemerintahan”. Birokrasi tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus benar-benar membuka ruang hidup bagi partisipasi masyarakat dalam pelayanan dan pembangunan.
Birokrasi pada akhirnya adalah ruang pengabdian. Ia akan kehilangan makna ketika lebih sibuk dengan kerja-kerja prosedural daripada menghadirkan keberpihakan yang nyata. Langkah konkret jauh lebih dibutuhkan daripada simbol dan gimik politik.
Keteladanan pemimpin—dalam sikap, dalam car mendengar, dalam cara mengambil keputusan—akan menjadi penanda paling awal apakah kekuasaan benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya bergerak di lingkarannya sendiri.
Forum-forum perencanaan selama ini memang berjalan, tetapi sering kali masih berhenti pada formalitas.
Aspirasi hadir sebagai daftar, belum sepenuhnya menjadi arah. Padahal partisipasi bukan sekadar hadir dalam undangan, melainkan dilibatkan dalam proses berpikir.
Di titik ini pula kritik harus ditempatkan secara sehat. Kritik tidak lahir dari kebencian, tetapi dari kepedulian. Ia adalah bentuk pengawasan, perimbangan, sekaligus kontrol agar pemerintahan tetap berjalan di koridor regulasi dan harapan masyarakat.
Kepemimpinan yang kuat bukan kepemimpinan yang alergi terhadap kritik, tetapi yang mampu menjadikannya sebagai energi koreksi.
“Gerbang Bintang Selatan akan terus berada di ruang itu—mendorong agar partisipasi publik tidak hanya dibuka, tetapi juga diorganisir secara lebih terarah dan bermakna,’ tegasnya.
Harapan agar BUMD menjadi tulang punggung kemandirian fiscal sampai hari ini masih seperti janji yang terus ditunda.
Polemik PT Selo Adikarto justru memperlihatkan bahwa persoalannya bukan semata bisnis,tetapi cara pandang.
Selama BUMD masih ditempatkan sebagai kepanjangan birokrasi, bukan sebagai entitas ekonomi yang dikelola secara profesional, maka kontribusinya tidak akan pernah maksimal.
Dampaknya langsung terasa, ruang gerak daerah sempit, ketergantungan pada pusat tetap tinggi, dan kemandirian hanya berhenti sebagai slogan.
Pada saat yang sama, kepemimpinan ke depan menuntut keberanian untuk mengakomodasi keragaman pikiran dan potensi yang hidup di masyarakat.
Kulon Progo tidak kekurangan energi sosial. Yang sering terjadi justru ruang dialognya yang sempit. Padahal kemajuan daerah selalu lahir dari kemampuan merangkul perbedaan—bukan menyingkirkannya.
Bagi Gerbang Bintang Selatan, seluruh catatan ini bukan daftar kesalahan. Ini adalah cara membaca arah. Ini bukan soal siapa bekerja lebih cepat atau lebih lambat.
Ini soal ke mana energi kekuasaan diarahkan. Kulon Progo hari ini tidak sedang menunggu birokrasi yang rapi semata.
Kulon Progo menunggu keberanian mengambil keputusan yang terasa di kehidupan sehari-hari. Puasa tidak bisa terlalu panjang. Prihatin tidak boleh menjadi keadaan yang dianggap biasa. Rakyat tentu bersedia memberi waktu.
Tetapi waktu itu harus diisi dengan langkah yang lebih tegas, lebih fokus, dan lebih berpihak pada sektor-sektor yang langsung menyentuh mereka.
Di titik itulah Gerbang Bintang Selatan berdiri—bukan sekadar mengkritik, tetapi menjaga agar harapan tidak dibiarkan terlalu lama menunggu.
Karena mandat kekuasaan pada akhirnya tidak diukur dari seberapa sering struktur diubah, melainkan dari seberapa jauh perubahan itu dirasakan.
Dan jika satu tahun ini masih menjadi masa puasa dan prihatin, maka tahun berikutnya tidak boleh lagi menjadi perpanjangan dari keadaan yang sama.
Kulon Progo terlalu berharga untuk berjalan pelan ketika harapan rakyat sudah berlari lebih dulu.
Liputan: Hendriyanto
