Jakarta, Proliman News — Politikus senior sekaligus Pendiri Partai Ummat, Amien Rais, melontarkan kritik tajam terhadap dinamika politik nasional dengan menyuarakan gerakan yang ia sebut sebagai “de-Jokowisasi”. Langkah tersebut dinilainya mendesak untuk dilakukan demi memulihkan tatanan demokrasi dan masa depan tata kelola berbangsa.
Dalam keterangannya, Amien menilai gaya kepemimpinan dan konsolidasi kekuasaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, telah meninggalkan dampak mendalam terhadap independensi lembaga-lembaga negara. Ia mengklaim bahwa pemusatan kekuasaan selama satu dekade terakhir berpotensi merusak sendi-sendi kelembagaan jika tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Kita harus mengembalikan tata kelola negara pada rel reformasi. Gerakan de-Jokowisasi ini bukan sekadar persoalan figur, melainkan upaya pemulihan tatanan demokrasi dan kelembagaan negara dari dominasi kekuasaan berlebih,” ujar Amien.
Secara garis besar, Amien menyoroti tiga poin utama yang menjadi pijakan dasarnya:
- Pemusatan Kekuasaan: Adanya kecenderungan dominasi eksekutif yang dinilai memperlemah fungsi pengawasan legislatif dan yudikatif.
- Koreksi Kebijakan: Implikasi kebijakan di bidang hukum dan ekonomi selama era pemerintahan terdahulu yang dianggap membutuhkan evaluasi mendasar.
- Independensi Institusi: Pentingnya mengembalikan netralitas dan profesionalisme institusi publik dari intervensi politik praktis.
Wacana yang dilemparkan Amien Rais ini memicu beragam respons dari kalangan pengamat politik. Sebagian menilai narasi tersebut sebagai bentuk kritik substansial terhadap sistem presidensialisme Indonesia, sementara pihak lain menganggapnya sebagai bagian dari dinamika dan retorika politik oposisi pascapemilu.
Liputan: Galang Andika Pratama
