Kulon Progo, Proliman News – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik dalam APBD 2026 menjadi Rp102,16 miliar.
Anggaran tersebut naik Rp13,16 miliar atau sekitar 14,79 persen dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp89 miliar.
Kebijakan ini diambil meskipun dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan hingga Rp117 miliar.
Pemerintah daerah melakukan penyesuaian dengan mengefisienkan sejumlah belanja birokrasi yang dinilai tidak mendesak.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan efisiensi dilakukan pada berbagai kegiatan yang dapat ditunda.
Bahkan, pemerintah daerah memutuskan menghapus anggaran jamuan makan dan minum untuk rapat di seluruh organisasi perangkat daerah.
“Kami melakukan efisiensi pada kegiatan yang sekiranya dapat ditunda dan tidak mendesak. Bahkan, pos anggaran jamuan makan dan minum untuk rapat kami hilangkan di seluruh lingkup Pemkab Kulon Progo,” ujar Agung.
Menurutnya, tambahan anggaran infrastruktur pelayanan publik tersebut terutama diarahkan pada perbaikan jalan kabupaten yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
Tambahan anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jembatan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), jaringan irigasi, lampu penerangan jalan umum (LPJU), serta renovasi fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Sektor jalan kabupaten memperoleh porsi terbesar dengan alokasi Rp39,1 miliar atau meningkat sekitar 88,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah menilai perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Kulon Progo juga menambah alokasi program padat karya menjadi Rp8,7 miliar atau naik 61,1 persen.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka kesempatan kerja di tingkat lokal.
Setiap kapanewon juga mendapatkan alokasi Rp1,5 miliar melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk mendukung kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Kulon Progo Aris Nugraha mengatakan peningkatan anggaran tersebut merupakan hasil penajaman prioritas pembangunan daerah.
Menurut Aris, pemerintah daerah berupaya memastikan belanja daerah lebih fokus pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan efisiensi belanja birokrasi, ruang fiskal dapat dialihkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Aris.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan tersebut juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui forum Musrenbang di berbagai tingkat pemerintahan.
Dengan penajaman tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur pelayanan publik di Kulon Progo dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Liputan : Anung Marganto
