Oleh : Imam Safi’i
Perekonomian rata-rata rakyat di Kulon Progo hari ini sungguh sangat menyedikan. Penghasilan tidak ada kebutuhan tak terbendung, biaya hidup semakin sulit didapat.
Hampir rata-rata rakyat di Kulon Progo sambat ( mengeluh ) karena semakin sesak bernafas, meski berada di hamparan tanpa polusi.
Semua jenis usaha di wilayah ini bahkan merasakan betapa sesaknya ruang untuk bergerak, sepi, tanpa tepi.
Keluhan itu nyata di Kulon Progo. Di warung kopi, di pasar, di pos ronda, suara yang sama terdengar: kebutuhan melambung, pendapatan (penghasilan sepi, bahkan daya beli cenderung turun ).
Semua rakyat menjerit pilu hari ini, entah bakal sampai kapan !
Saya bertemu Pak Gudel, warga Sendangsari, Pengasih. Setiap hari ia dagang buah keliling dari kampung ke kampung.
Penghasilan kotor Rp 50.000 sampai Rp 100.000 per hari. Dulu angka itu cukup untuk beras, uang saku dua anaknya yang sekolah, dan biaya hidup. Hari ini, tidak lagi.
Mari kita hitung jujur. Beras 1 kg Rp 15.000, minyak Rp 20.000, telur Rp 30.000. Belum biaya buku, seragam, listrik dan bensin.
Dengan rata-rata Rp 75.000 sehari, dikurangi modal buah untuk besok, sisa bersih Pak Gudel mungkin hanya Rp 30.000. Bagaimana bisa hidup layak untuk 4 jiwa dengan Rp 30.000?
Pak Gudel bukan orang malas. Ia adalah potret kaum Marhaen: punya alat kerja sendiri, bekerja keras setiap hari, tapi tetap miskin karena sistem yang tidak memihak.
Ini bukan takdir, ini adalah kegagalan peran pemerintah yang harus dievaluasi total.
Pertama, Pemerintah Gagal Mengendalikan Harga.
Inflasi pangan dibiarkan liar. Harga beras, minyak, dan telur naik bukan karena petani sejahtera, tapi karena pemerintah tidak mampu memotong rantai distribusi yang panjang dan membiarkan kartel bermain. Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian seolah berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada operasi pasar yang konsisten di tingkat kapanewon. Operasi pasar hanya ada kalau ada kunjungan pejabat.
Kedua, Pemerintah Gagal Menjaga Daya Beli.
Pendapatan rakyat sektor informal seperti Pak Gudel stagnan 3 tahun terakhir. Kebijakan ekonomi daerah hanya fokus pada investasi besar dan bandara, tapi lupa pada ekonomi kerakyatan.
Pertumbuhan ekonomi 5% itu angka di atas kertas. Tidak terasa di gerobak buah Pak Gudel. Kapan terakhir kali Pemda Kulon Progo membuat kebijakan khusus untuk melindungi pedagang keliling dan buruh harian lepas?
Ketiga, Pemerintah Gagal Dalam Perlindungan Sosial.
Bantuan sosial tidak tepat sasaran. Data DTKS yang tidak pernah diperbarui dengan serius membuat warga yang benar-benar butuh seperti Pak Gudel justru tidak dapat PKH, BPNT, atau beasiswa pendidikan. Pendataan hanya formalitas. Pemerintah kalurahan dan kapanewon harus turun langsung, bukan hanya menunggu laporan.
Persoalan Pak Gudel adalah cermin kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan mandat konstitusi: melindungi segenap rakyat dan mensejahterakan.
Sudah saatnya Pemkab Kulon Progo dievaluasi. Apakah APBD kita sudah berpihak pada wong cilik? Apakah kebijakan kita sudah membuat Rp 100.000 itu kembali bernilai dan cukup untuk hidup?
Jangan biarkan rakyat kecil berjuang sendirian, sementara pemerintah sibuk dengan seremonial dan laporan pertumbuhan yang semu.
Kemerdekaan sejati adalah ketika Pak Gudel bisa pulang dengan senyum, karena anak-anaknya bisa makan kenyang dan sekolah dengan tenang.
Ratusan ribu Pak Gudel kini susah bernafas, dada sesak karena amarah, mau mengumpat mengumpat kepada siapa, tak tahu harus berbuat apa, dagangan tak laku, pasar sepi, pinjam tetangga sama-sama sedang sekarat !
Hanya satu dua orang yang kini bisa hidup dan makan enak, tidur diatas Kasur empuk sembari menimang kekasih hatinya, tetapi ratusan ribu lainnya menangis dalam diam sepi, bak terjebak di pintu neraka jahanam meski selama hidupnya berbuat baik !
Imam Safi’I Pengamat Sosial
