Kulon Progo, Proliman News – Sejumlah fraksi di DPRD Kulon Progo, Jumat (6/2/2026) besuk pagi akan bertemu untuk membahas masa depan BUMD PT Selo Adikarto yang kian lumutan.
Sekretaris Fraksi Amanah Persatuan Pembaruan (APP) Nasib Wardoyo mengingatkan agar seluruh fraksi di DPRD Kulon Proggo mensepakati satu langkah paling rasional.
“Yakni membentuk Pansus PT SAK. Saya meminta teman-teman di semua fraksi bergerak mengamankan masa depan masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta dalam rapat antar fraksi besuk pagi, anggota DPRD Kulon Progo mensepakati dilakukannya paripurna untuk membentuk Pansus PT SAK.
Langkah ini paling rasional untuk mengurai masalah di Badan Usaha Milik daerah (BUMD) tersebut. Mulai masalah LHP ORI lalu hutang-hutang, kendala tidak ada RUPS, sampai tagihan vendor dan subkon.
“Itu langkah umum, secara khusus pansus diharapkan bertugas mencermati langkah Bupati Kulon Progo menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI tentang Surat Bupati Kulon Progo No. 500 / 2351 Tahun 2025 yang menghentikan kegiatan usaha dan bisnis PT SAK,” tegasnya.
Dalam hal ini ia menegaskan pentingnya untuk meminta penjelasan Bupati Kulon Progo dalam sebuah agenda resmi sidang di DPRD Kulon Progo.
Karena surat bupati yang diluncurkan tangfgal 8 Juli 2025 tersebut dinilai maladministrasi, melampaui wewenang, dan melanggar Undang-Undang, lanjutnya, Kamis (5/2/2026).
Sementara beberapa fraksi di DPRD Kulon Progo ketika dihubungi membenarkan bahwa besuk pagi akan dilakukan pembahasan berbagai hal terutama masa depan PT SAK.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kulon Progo Sunarwan ketika dihubungi mengatakan bahwa besuk pagi baru tahap lobi-lobi antar fraksi.
“Nanti kalau lobi-lobi dengan fraksi lain sudah mengerucut, kami info. Karena jika masalah ini dipansuskan harus diputuskan melalui paripurna DPRD Kulon Progo,” ujarnya.
Sementara Anggota Fraksi PKB Titik Wijayanti mengatakan, bahwa pihaknya mendorong agar masalah LHP ORI segera mendapatkan titik terang.
“Kami juga mendorong agar ada pansus soal ini dan PT SAK secara keseluruhan. Tetapi ya tergantung pimpinan DPRD Kulon Progo, besuk seperti apa,” katanya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kulon Progo Qois Reiza Fami hanya memberi jawaban pendek ketika dihubungi siang tadi.
“Kita tunggu saja, sampai ada rapat besuk,” katanya tanpa penjelasan lebih lanjut.
Sedang Ketua Fraksi PDIP DPRD Kulon Progo, Yuliantoro ketika ditanya apakah besuk akan dilakukan rapat antar fraksi yang membahas desakan untuk dibuat Pansus PT SAK, utamanya masalah LHP ORI, ia tidak memberi keterangan secara terang benderang.
Apa betul Fraksi PDIP sepakat adanya Pansus PT SAK dan LHP ORI ?
“Baru akan rapat besuk. Tentu akan membahas semua, internal dan eksternal,” katanya tanpa merinci soal apa.
Liputan : Suyono Sugondo
