Masyarakat Kabupaten Kulon Progo baru saja membaca berita bahwa akan ada kenaikan anggran pembangunan insfrasturktur khusunya jalan-jalan rusak, untuk tahun 2026 ini.
Infrastutlktur publik naik, siapa bilang?
Selama kepemimpinan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan telah melakukan 2 kali pembahasan APBD, yakni; Perubahan APBD 2025 dan APBD Murni 2026.
Di dua kali penetapan ini bupati telah berhasil menurunkan total belanja modal (belanja pembangunan) dari APBD Murni 2025 sebesar Rp 176.64 M menjadi Rp 118.46 M dan pada APBD Murni 2025 sebesar 112 M.
Maka jika disandingkan Perda 4 Tahun 2025 dan APBD 2026 maka tergambar sebagai berikut :
Total Belanja Rp 1.737 M – Rp 1.750 M – Rp 1.626 M
Terdiri dari belanja:
1 Operasional Rp 1.348 M – Rp 1.440 M – Rp 1.338 M
2 Modal Rp 176.64 M – Rp 118.46 M – Rp 112 M. Rincian belanja modal;
* Tanah Rp 9.02 M – Rp 2.69 M – Rp 195 jt;
* Alat& mesin Rp 33.03 M – Rp 42.63 M – Rp 30 M;
* Gedung & bangunan Rp 53.43 M – Rp 40.64 M – Rp 35 M;
* Jalan& jaringan irigasi Rp 30.22 M – Rp 30.22 M – Rp 41.9 M;
* Aset tetap Rp 2.16 M – Rp 2.09 M – Rp 4.4 M;
* Aset lain Rp 61 jt – Rp 172 jt – Rp 99 jt
3 Tak terduga Rp 21.95 M – Rp 2.44 M –
4 Transfer Rp 189.89 M – Rp 188.27 M –
Angka ini sumbernya resmi yakni Web BPK RI dan FB Kominfo Kulon Progo.
Masyarakat bisa melihat, naik atau turun, naik seberapa atau turun seberapa, jangan buru-buru senang ada berita kenaikan, tahunya tidak naik !
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo resmi menaikkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pelayanan publik pada APBD 2026 demi mewujudkan pemerataan akses bagi warga.
Langkah strategis ini tetap ditempuh meskipun daerah harus menghadapi tantangan berat berupa penurunan dana transfer keuangan dari pusat mencapai Rp117 miliar.
Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen besar dalam menciptakan lingkungan yang lestari, merata, serta memiliki ketangguhan terhadap bencana.
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, mengungkapkan bahwa kenaikan plafon belanja infrastruktur tersebut menyentuh angka Rp13,1 miliar.
Jika pada tahun 2025 alokasi pembangunan tercatat sebesar Rp 89 miliar, maka pada tahun 2026 nilainya dipatok menjadi Rp102,16 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 14,79%.
Lonjakan dana ini dimungkinkan berkat skema efisiensi internal yang ketat, di mana Pemkab memilih untuk menekan belanja birokrasi yang bersifat konsumtif.
“Kami melakukan efisiensi pada berbagai kegiatan yang sekiranya dapat ditunda dan bersifat tidak mendesak. Bahkan, kami memutuskan untuk menghilangkan pos anggaran jamuan makan dan minum untuk rapat di seluruh lingkup Pemkab Kulon Progo,” tegas Agung saat memberikan keterangan resmi di ruang kerjanya, Rabu (4/3/2026).
Ia memaparkan bahwa porsi anggaran infrastruktur pelayanan publik di tahun 2026 memang sengaja ditingkatkan agar kemanfaatan APBD bisa menyentuh masyarakat secara langsung.
Fokus utama dari tambahan dana tersebut meliputi perbaikan jembatan, penguatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), optimalisasi irigasi, pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hingga renovasi fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Namun, sorotan utama tertuju pada pos jalan kabupaten yang mendapatkan tambahan alokasi paling signifikan.
Keputusan ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah terhadap tingginya volume aspirasi serta keluhan warga mengenai kerusakan akses transportasi di berbagai titik wilayah.
“Kami mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur pelayanan publik tersebut paling besar pada sektor jalan kabupaten, mengingat banyaknya masukan dari masyarakat,” kata Agung.
Tercatat, alokasi khusus jalan kabupaten dipatok senilai Rp39,1 miliar pada tahun depan, yang artinya melonjak tajam hingga 88,2% dibandingkan periode sebelumnya.
Bupati menegaskan bahwa tren prioritas ini akan terus dijaga secara konsisten sesuai dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Silahkan simak, baca baik-baik, adakah kenaikan anggaran atau ada perbedaan angka anggaran? Jika ada perbedaan data tersebut diambil dari Web BPK dan Fb Kominfo !
Selain menyasar pembangunan fisik, Pemkab juga memperkuat ekonomi kerakyatan melalui skema padat karya yang melibatkan tenaga kerja lokal.
Penulis : Noor Harish
Mantan Ketua DPRD Kulon Progo
