Kulon Progo, Proliman News – Hanya orang sinting yang tidak membutuhkan bupati idaman. Bupati hebat yang mampu menyulap wilayah ini dari kondisi kumuh miskin menjadi makmur sejahtera.
Demikian ujar Sugiyanto, pengamat politik yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam diskusi “Berburu Bupati Idaman Jelang Pilbup Kulon Progo 2024” di Cafe Omah Cantrik Nanggulan, Kulon Progo, Sabtu (22/6/2024).
“Di lubuk hati paling dalam, setiap warga Kulon Progo pasti menginginkan sosok pemimpin idaman, yakni sosok yang mrantasi trengginas dan punya kapasitas,” demikian komentar Pemerhati Politik Kulon Progo, Sugiyanto, Minggu (23/6/2024).
Tetapi setiap kali Pilbup digelar rakyat kecewa bahkan frustasi karena yang direkomendasi oleh partai-partai politik pengusung jatuh-jatuhnya selalu sosok yang tidak meyakinkan.
Karena rakyat dipaksa memilih figur – figur calon pemimpin yang bukan idaman, bahkan figur bermasalah, pah-poh maka publik punya slogan sendiri yakni “wani piro”.
“Ini kenyataan. Karena kandidatnya tidak menarik larinya money politic, asal mau kasih uang, beres,” tandasnya.
Ini pusaran masalah kenapa Kulon Progo tidak segera bangkit dari keterpurukan, tetap menjadi kabupaten termiskin di DIY, dan seakan-akan susah maju.
Kenapa bisa demikian parah, menurut Sugiyanto karena partai – partai politik pengusung cabup-cawabup yang dipikirkan hanya mahar dan mahar, mengabaikan kualitas kandidat.
“Maka setiap kali Pilbup digelar, kita mendapatkan problem yang sama terus menerus. Kemiskinan tetap tinggi, rakyat menggerutu, karena tidak ada peningkatan apapun dari tahun ke tahun, kita kecewa, ” katanya.
Ia menambahkan, setiap Pilbup digelar ekspektasi masyrakat sebenarnya sangat tinggi terhadap akan munculnya calon – calon pemimpin yang baru.
Tetapi karena partai –partai politik pengusung gelap mata bahkan kalap, yang penting mendapat mahar politik dan mengabaikan problem rakyat maka kandidat yang diusung yang mampu bayar mahar.
Bukan kandidat yang dihasilkan dari tahapan-tahapan proses penyaringan, dari mulai kemampuannya, pengalamannya, ide-ide dan gagasannya ke kedepan, dan skema solusi atas problem kerakyatan yang kini melanda Kulon Progo.
Intinya paling bertanggungjawab dalam kasus kemiskinan Kulon Progo ini adalah partai politik.
Selama elite partai politik, politisi, tidak mampu menanggalkan ego-ego sektoralnya dan kepentingan pragmatisnya maka selama itu pula tidak akan ada calon bupati idaman.
“Rakyat tahu kok. Elite partai politik, politisi harus mampu menanggalkan ego-ego sektoral dan kepentingan pragmatis jangka pendek yang selama ini terjadi disetiap jelang Pilbup. Apa ? Mahar dan sejenisnya,” paparnya.
Rakyat bukan hanya tahu, bahkan sangat mengerti sangat fasih mengulas praktik-praktik main uang di dalam partai politik pengusung kandidat calon bupati – wakil bupati setiap jelang Pilbup.
Maka, menurut Sugiyanto, kini saatnya, partai politik mesti melakakukan verifikasi yang benar terhadap para kandidat. Mengeksplorasi gagasan secara mendalam, menetapkan goal-goal capaian, jadi tidak sekedar mroyek minta mahar politik yang cenderung membebani kandidat.
“Orang mau maju bupati itu akan mengabdi, mencurahkan tenaga pikirannya untuk mengatasi masalah kemiskinan, problem kesejahteran, lha kok harus berdarah-darah menguras duit puluhah miliar hanya untuk ngopeni partai, piye iki,” selorohnya.
Partai politik mestinya lebih mengikat kandidat dengan program-program pro rakyat. Menetapkan goal-goal atau capaian pembangunan jika terpilih, menetapkan berbagai prioritas selama lima tahun.
“Dan yang pasti menuntaskan problem kemiskinan. Memang, mahar politik sesuatu yang lazim, dan menjadi bagian yang tidak bisa dipotong dalam gawe politik yang namanya Pilbup, akan tetapi harus lebih fleksibel. Jangan sampai, mahar politik mengubur kepentingan besar mencari pemimpin yang hebat untuk rakyat Kulon Progo,” katanya.
Terkait adanya koalisi besar dari beberapa partai politik di Kulon Progo yang akan mengusung bakal calon tertentu, Sugiyanto mengingatkan bahwa koalisi besar itu dibutuhkan pengorbanan besar dan juga perjuangan maksimal.
“Pengorbanan untuk tidak melakukan lomba, besar-besaran dalam meminta mahar politik, merasa paling berhak mengatur koalisi, menekan kepentingan pribadi diatas kepentingan bersama, itu perjuangan berat koalisi,”ungkapnya.
Lalu perjuangan terberat dalam koalisi adalah bagaimana mengunci kandidat dengan gagasan dan program. Karena sungguh naif, seorang calon yang diusung oleh koalisi besar bukan calon pemimpin idaman.
“Memalukan ! Dan yang terberat lainnya, ya itu menahan untuk tidak meminta mahar besar itu perjuangan berat lho.” ujarnya.
Selain menjaga soliditas dalam koalisi besar juga perjuangan berat, karena musuh sebelah pasti berusaha menggoyang koalisi besar dengan aneka rupa cara, berbagai iming-iming seperti janji-janji manis dan PHP (pemberi harapan palsu ) dan sebagainya.
“Makanya membangun mainset tidak kalah pentingnya ketimbang membangun infrasturuktur. Karena mainset akan lebih berdampak besar. Salah mainset pasti amburadul,” pungkas Sugiyanto.
