Jakarta, Proliman News — Pengerahan personel TNI dalam mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat akhirnya menuai kejelasan.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen TNI Muhamad Nas, menjelaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI tersebut murni karena adanya permintaan bantuan dari pihak kepolisian.
Kehadiran personel TNI disebut tidak untuk menangani massa aksi secara langsung, namun untuk memberi dukungan personel jika polisi sudah tidak bisa mengendalikan massa.
Kapuspen TNI Brigjen Muhamad Nas menegaskan personel TNI hanya bersifat membantu kepolisian, bukan mengintimidasi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen TNI Muhamad Nas, memberikan klarifikasi terkait pengerahan personel TNI dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta Pusat.
Penempatan anggota TNI tersebut merupakan respons atas permintaan bantuan dari pihak Kepolisian untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas.
Brigjen Nas menjelaskan bahwa kehadiran personel TNI tidak bertujuan untuk menangani massa aksi secara langsung di lapangan.
Mereka bertugas memberikan dukungan tambahan jika Kepolisian menghadapi kesulitan serius. Hal ini untuk mengendalikan situasi massa demonstran yang berpotensi memanas.
Penegasan ini muncul setelah insiden yang terekam dan viral di media sosial, di mana personel TNI terlihat menghalangi laju demonstran.
Publik menyoroti pengerahan ini sebagai tindakan yang berlebihan dan berpotensi mengintimidasi mahasiswa. Hal ini memicu perdebatan luas di kalangan warganet.
Kapuspen Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas menegaskan bahwa penanganan demonstrasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia.
Kehadiran personel TNI di lokasi aksi hanya bersifat membantu dan mendukung tugas-tugas Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Hal ini memastikan bahwa Kepolisian tetap menjadi garda terdepan dan memiliki otoritas penuh dalam penanganan unjuk rasa.
“Adapun pengerahan TNI atas dasar permintaan untuk membantu,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa inisiatif pengerahan berasal dari Kepolisian, bukan atas inisiatif mandiri dari TNI.
Ia juga menambahkan bahwa TNI tidak akan mengambil peran penegak hukum dalam menindak massa aksi, melainkan berfokus pada aspek dukungan logistik atau pengamanan area tertentu.
Pernyataan tersebut terutama untuk meluruskan persepsi publik yang mungkin keliru mengenai fungsi dan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi massa.
Ia menengaskan TNI hadir sebagai elemen pendukung, bukan sebagai pengganti peran Kepolisian yang memiliki mandat dan prosedur khusus dalam penanganan unjuk rasa sesuai undang-undang.
Ini juga sebagai upaya menjaga profesionalisme dan menghindari kesan militerisasi dalam penanganan protes sipil.
Dukungan yang diberikan oleh TNI biasanya mencakup pengamanan objek vital, pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi demo, atau penyediaan personel cadangan.
Ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kepolisian dapat fokus pada interaksi langsung dengan demonstran dan menjaga komunikasi yang efektif.
Di sejumlah media diulas bahwa aksi demonstrasi yang menjadi latar belakang pengerahan personel TNI ini dilakukan oleh elemen mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta Pusat, salah satu lokasi ikonik di ibu kota.
Para mahasiswa melakukan aksi long march dari Bundaran HI, menyuarakan aspirasi mereka, hingga akhirnya sampai di titik aksi utama yang telah ditentukan.
Saat berlangsungnya aksi, demonstran menyoroti barisan personel TNI yang terlihat menghalangi pergerakan mereka di tengah jalan.
Momen ini terekam oleh masyarakat menggunakan telepon genggam mereka dan dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial, memicu perdebatan publik yang intens.
Video viral tersebut memicu banyak komentar negatif dari warganet, yang mengekspresikan kekhawatiran mereka.
Mereka menilai pengerahan personel TNI di lokasi demonstrasi adalah tindakan yang berlebihan dan terkesan mengintimidasi para peserta aksi, yang seharusnya bebas menyampaikan pendapat.
Persepsi ini menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap potensi militerisasi dalam penanganan unjuk rasa dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi.
Komentar-komentar tersebut mencerminkan sensitivitas publik terhadap keterlibatan militer dalam urusan sipil, terutama dalam konteks demonstrasi damai.
Masyarakat berharap agar penanganan aksi massa tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis oleh pihak kepolisian, tanpa menimbulkan kesan ancaman dari kehadiran aparat bersenjata.
Liputan : Media Pro
