Yogyakarta, Proliman News – Ratusan mahasiswa yang tregabung dalam Forum Cik Di Tiro menggelar aksi demo di Pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Sabtu, 13 Juni 2026.
Massa mendesak adanya perbaikan kebijakan ekonomi serta evaluasi menyeluruh terhadap program strategis nasional yang dianggap gagal dan bermasalah.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kemunduran demokrasi, penyempitan ruang sipil, dan keterlibatan militer dalam jabatan sipil.
Aksi mahasiswa ini sempat diguyur hujan namun tetap bertahan.
Mereka memprotes berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang dianggap menyengsarakan rakyat.
Mereka juga menilai demokrasi di negeri ini mengalami kemunduran dan ruang kebebasan sipil semakin menyempit.
Sejumlah peserta membentangkan poster berisi berbagai tuntutan. Seperti “Stop MBG”, “Stop Pemborosan APBN”, “Prabowo Turun, Rupiah dan BBM Turun”.
Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Media Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki inisiator Forum Cik Di Tiro, menyatakan aksi tersebut merupakan puncak akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang dinilai gagal ditangani pemerintah.
“Ada tiga isu utama yang menjadi fokus gerakan kali ini” ujarnya.
Masduki menyebut, melemahnya nilai tukar rupiah saat ini tidak diimbangi langkah mitigasi dan terobosan kebijakan yang progresif.
Karena itu massa menuntut menteri-menteri di sektor ekonomi, seperti Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia beserta wakilnya segera diganti untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dan berbagai program strategis nasional juga harus dilakukan.
Sebab terjadi ketidaksesuaian antara seruan penghematan dengan praktik yang terjadi di lapangan.
Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seringkali bermasalah. Selain itu program-program pemerintah lainnya seperti Koperasi Merah Putih yang tak kalah berantakan.
“Kasus dugaan korupsi di program MBG kemarin menunjukkan ada masalah serius,” ujarnya.
Kemunduran demokrasi di Indonesia juga menjadi isu yang tak ka;lah pentinya. Selain itu adanya peningkatan peran militer dalam jabatan sipil.
Karenanya elemen masyarakat di DIY mendukung gerakan protes di tingkat nasional.
Bila tidak ada ruang dialog, maka tuntutan yang lebih besar, termasuk desakan agar Presiden mundur diperkirakan menguat.
Liputan : Reinaldy Dwi
