Rekomendasi ORI Tidak Mengikat Tetapi Tidak Boleh Diabaikan, PT SAK Dipersimpangan Jalan !

Batas waktu peringatan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada Bupati Kulon Progo pada 8 Februari 2026 bukan sekadar tenggat administratif.

Tetapi penanda serius bahwa perkara PT SAK telah bergeser dari sengketa kebijakan daerah menjadi persoalan tata kelola pemerintahan dan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum.

Ketika kepala daerah tidak mengindahkan rekomendasi lembaga pengawas pelayanan publik, pertanyaannya bukan lagi “siapa yang benar”, melainkan “siapa yang sedang menguji batas kewenangan negara”.

Rekomendasi ORI Tidak Mengikat, Tetapi Tidak Boleh Diabaikan.

Secara normatif, rekomendasi ORI memang bukan putusan pengadilan. Ia tidak memiliki daya paksa eksekutorial.

Namun dalam sistem pemerintahan modern, rekomendasi itu memiliki bobot etik dan administratif yang tinggi.

Mengabaikannya berarti membuka pintu bagi eskalasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan kepala daerah.

Jika ditemukan indikasi maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang, sanksinya bukan sekadar teguran, tetapi bisa menjelma menjadi pemeriksaan khusus, rekomendasi pembinaan, bahkan konsekuensi politik administratif yang lebih luas.

Di titik inilah perkara PT SAK berubah menjadi ujian integritas pemerintahan daerah.

Cabut Surat Pembekuan: Selesai Masalah?

Banyak pihak berasumsi bahwa jika Bupati mencabut surat pembekuan, maka PT SAK otomatis bisa kembali beroperasi. Pandangan ini terlalu sederhana, bahkan menyesatkan.

Masalah utama PT SAK bukan hanya pada status administratifnya, tetapi pada kondisi keuangannya. Jika benar aset dan alat produksi telah disita oleh pihak perbankan, maka pencabutan surat pembekuan tidak serta-merta menghidupkan operasional perusahaan.

Dalam hukum bisnis, perusahaan tanpa alat produksi dan tanpa kemampuan memenuhi kewajiban utang adalah entitas hidup di atas kertas. Ia ada secara hukum, tetapi lumpuh secara faktual.

Utang, Penyitaan, dan Batas Legal Operasi

Perusahaan yang masih menanggung utang dan berada dalam status penyitaan aset berada di wilayah rawan secara hukum.

Setiap aktivitas operasional berpotensi menimbulkan persoalan baru: dari wanprestasi lanjutan hingga potensi tuntutan perdata dan pidana jika terjadi pengelabuan terhadap mitra usaha atau publik.

Jika PT SAK dipaksakan beroperasi tanpa penyelesaian struktur utang, maka risiko hukumnya tidak hanya menimpa direksi dan pemegang saham, tetapi bisa menyeret pihak-pihak yang memberi legitimasi administratif atas operasional tersebut.

Di sinilah pemerintah daerah harus berhati-hati. Negara tidak boleh terlihat memfasilitasi perusahaan yang secara hukum dan finansial belum “bersih”.

Titik Kritis: Negara, Pasar, dan Kepastian Hukum

Kasus PT SAK adalah potret klasik benturan antara kebijakan politik, kepentingan ekonomi, dan prinsip kepastian hukum.

Ketika pemerintah daerah mengeluarkan atau mencabut sebuah keputusan, dampaknya bukan hanya pada satu perusahaan, tetapi pada iklim usaha secara keseluruhan.

Investor membaca sinyal. Perbankan menilai risiko. Publik menakar keberpihakan.

Jika keputusan publik terlihat tidak konsisten, maka yang runtuh bukan hanya satu badan usaha, tetapi kepercayaan terhadap sistem.

Jalan Keluar yang Rasional Seperti Apa ?

Solusi perkara ini bukan adu kewenangan antara ORI dan kepala daerah, melainkan penataan ulang PT SAK secara korporasi dan hukum.

 Mekanismenya jelas: restrukturisasi utang, audit independen, dan jika perlu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan apakah perusahaan masih layak diselamatkan atau harus ditempatkan dalam skema penyelesaian yang lebih tegas, termasuk likuidasi.

Pemerintah daerah seharusnya berdiri sebagai wasit, bukan pemain.

Tanggal 8 Februari 2026 bukan sekadar batas waktu surat. Ia adalah garis uji: apakah pemerintahan daerah memilih jalur hukum dan tata kelola, atau jalur kebijakan yang berisiko mengaburkan batas negara dan korporasi.

PT SAK boleh jadi hanya satu perusahaan. Tetapi cara negara memperlakukannya akan menjadi preseden bagi banyak kasus lain di masa depan.

Dan dalam negara hukum, preseden sering kali lebih berbahaya daripada perkara itu sendiri.

Penulis : Anung Marganto

Redaktur Senior Proliman News / Advokat