Kematian seorang anak di lingkungan restoran meninggalkan duka mendalam sekaligus pertanyaan serius mengenai tanggung jawab hukum dan moral pelaku usaha.
Tempat makan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi keluarga justru berubah menjadi lokasi tragedi. Dalam perspektif hukum, peristiwa seperti ini tidak cukup disebut musibah—ia menuntut penjelasan tentang kelalaian, kesalahan batin (mens rea), dan akuntabilitas hukum.
Kewajiban Hukum Pelaku Usaha
Setiap pengelola usaha memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keselamatan konsumen. Prinsip duty of care menjadi pijakan utama agar tidak timbul kerugian bagi orang lain.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”
Jika kelalaian tersebut mengakibatkan kematian, maka berlaku Pasal 359 KUHP:
“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”
Pasal ini menegaskan bahwa kelalaian pun dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, meskipun tanpa niat jahat. Dalam konteks restoran, kewajiban pengelola mencakup pemeriksaan fasilitas, keamanan bangunan, dan pencegahan bahaya potensial di area publik.
Kelalaian dan Unsur Mens Rea
Hukum pidana mengenal konsep mens rea—sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Tidak semua kejahatan lahir dari niat jahat eksplisit (dolus).
Dalam praktik, kesadaran terhadap bahaya yang diabaikan juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan tidak langsung (dolus eventualis).
Secara teoritis ilmu hukum pidana apabila pengelola mengetahui bahwa ada benda berbahaya, peralatan tidak stabil, atau area licin yang berisiko namun tidak segera memperbaikinya, maka unsur mens rea terpenuhi. Ia sadar atas potensi bahaya tetapi membiarkannya terjadi.
Asas klasik hukum pidana, geen straf zonder schuld—“tiada pidana tanpa kesalahan”—menegaskan bahwa tanggung jawab lahir bukan hanya dari niat, tetapi juga dari kesadaran yang diabaikan.
Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum
Tragedi ini menjadi semakin berat karena korban adalah anak. Negara memberikan perlindungan khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 76C UU tersebut menyebut:
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”
Sementara Pasal 80 ayat (3) menegaskan:
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar.”
Kata membiarkan di sini bermakna hukum yang kuat: sikap pasif menghadapi risiko yang nyata terhadap anak juga termasuk bentuk pelanggaran hukum.
Dengan demikian, pengelola restoran yang tidak melakukan pencegahan terhadap situasi berbahaya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip pembiaran (omission liability).
Negara dan Akuntabilitas Publik
Sebagai advokat dan praktisi hukum, saya berpandangan bahwa penegakan hukum terhadap kelalaian yang menimbulkan korban jiwa tidak boleh berhenti pada empati moral. Negara harus hadir melalui penyelidikan transparan dan penegakan keadilan yang konsisten.
Selain tanggung jawab pidana, pemerintah daerah memiliki kewajiban administratif untuk menegakkan standar keselamatan publik di tempat usaha, melalui audit fasilitas dan evaluasi izin operasional.
Penegakan hukum yang tegas bukan semata mencari siapa yang bersalah, melainkan memastikan bahwa keselamatan publik menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.
Refleksi Penutup
Hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendidik masyarakat agar sadar terhadap risiko yang dapat membahayakan orang lain.
Tragedi anak di restoran seharusnya menjadi pelajaran kolektif: keselamatan bukan biaya tambahan, melainkan tanggung jawab utama.
Ketika kita lalai menjaga anak—simbol masa depan bangsa—maka yang hilang bukan hanya satu nyawa, tetapi juga rasa kemanusiaan kita sendiri.
Negara, pelaku usaha, dan masyarakat harus sama-sama memastikan bahwa setiap ruang publik adalah ruang aman bagi anak.
Penulis : Anung Marganto
Redaktur Senior Proliman News
