Peristiwa yang menjerat Hogi Minaya di Sleman tidak sekadar perkara kecelakaan lalu lintas yang berujung pidana.
Ia adalah potret persimpangan paling rapuh dalam negara hukum: ketika naluri melindungi keluarga bertemu dengan batas formal hukum pidana.
Kronologi yang beredar mudah memancing simpati publik.
Seorang istri dijambret, suami mengejar, dua pelaku tewas dalam kecelakaan.
Di ruang sosial, narasi yang muncul sederhana: korban berubah menjadi tersangka.
Namun hukum tidak bekerja dengan emosi. Ia bekerja dengan kausalitas, akibat, dan tanggung jawab.
Penetapan pasal oleh aparat menegaskan prinsip dasar negara hukum: status moral pelaku kejahatan tidak menghapus akibat hukum dari tindakan pihak lain.
Negara harus menjaga garis yang sering diabaikan masyarakat, yakni mencegah penegakan hukum sendiri (vigilantisme).
Jika setiap warga merasa berhak mengejar dan memepet di jalan raya atas nama keadilan, ruang publik berisiko berubah menjadi arena pembalasan, dengan potensi bahaya bagi pengguna jalan lain yang tidak terkait sama sekali.
Namun membaca kasus ini hanya dari sisi ketertiban hukum juga berbahaya.
Kita berhadapan dengan warga sipil yang bertindak dalam situasi darurat, emosional, dan tanpa jeda untuk kalkulasi rasional.
Hogi bukan aparat, bukan pemburu kriminal, dan tidak berada dalam posisi yang dirancang untuk menegakkan hukum.
Di titik inilah relevansi KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menjadi penting.
Pasal 34 menegaskan bahwa seseorang tidak dipidana apabila perbuatannya dilakukan untuk membela diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan seketika yang melawan hukum, sepanjang pembelaan itu perlu dan seimbang.
Sementara Pasal 43 membuka ruang pemaafan pidana bagi pembelaan yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan.
Tiga parameter kunci harus diuji secara kumulatif: seketika, kebutuhan, dan keseimbangan.
Pertama, unsur serangan seketika. Penjambretan terhadap istri Hogi jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
Namun persoalan muncul ketika peristiwa bergeser dari lokasi awal menjadi pengejaran di jalan raya.
Dalam doktrin dan praktik peradilan, pembelaan terpaksa ditujukan untuk menghentikan serangan yang masih berlangsung atau ancaman yang belum benar-benar berakhir.
Jika ancaman dinilai telah selesai saat pelaku melarikan diri, ruang penerapan Pasal 34 menjadi menyempit.
Kedua, unsur kebutuhan. Pembelaan harus menjadi jalan terakhir. Pengejaran dengan kendaraan di ruang publik mengandung risiko tinggi, baik bagi pelaku, pembela, maupun pihak ketiga.
Penilaian hukum akan menguji apakah tindakan tersebut benar-benar satu-satunya cara yang tersedia, atau masih ada alternatif yang lebih aman dan proporsional.
Ketiga, unsur keseimbangan. Pembelaan tidak boleh menciptakan bahaya yang jauh lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Jalan raya adalah ruang bersama.
Ketika risiko sistemik terhadap publik muncul, keseimbangan tindakan menjadi titik kritis dalam penilaian hukum.
Arah ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan MA No. 12 K/Kr/1960 (30 Mei 1961) menyatakan bahwa perasaan pribadi, emosi, atau dorongan subjektif tidak dapat dijadikan alasan paksa untuk membenarkan pembelaan terpaksa.
Hakim tetap wajib menilai secara objektif apakah serangan masih seketika dan apakah tindakan pembelaan benar-benar perlu serta seimbang.
Di sinilah Pasal 43 menjadi relevan. Norma ini mengakui bahwa seseorang dapat bertindak melampaui batas karena guncangan psikis yang hebat akibat serangan.
Namun alasan pemaaf ini mensyaratkan pembuktian bahwa kondisi tersebut nyata, langsung, dan menjadi pendorong utama tindakan, bukan hasil dari keputusan yang telah melalui pertimbangan sadar.
Secara yuridis, kasus Hogi berada di wilayah abu-abu antara pembelaan terpaksa dan tindakan berisiko di ruang publik.
Jika pengejaran dinilai masih bagian dari rangkaian serangan dan didorong oleh guncangan psikis yang kuat, alasan pemaaf dapat dipertimbangkan.
Sebaliknya, jika dipandang sebagai tindakan sadar yang beralih menjadi pengejaran berbahaya, maka perlindungan Pasal 34 menjadi lemah.
Kasus ini seharusnya mendorong refleksi yang lebih luas. Pertama, tentang rasa aman publik.
Ketika warga memilih bertindak sendiri, itu sinyal bahwa kepercayaan pada kehadiran negara di ruang publik sedang tergerus.
Kedua, tentang batas pembelaan diri di ruang lalu lintas. Jalan raya bukan ruang netral untuk mengejar pelaku kejahatan; ia adalah ruang bersama dengan risiko kolektif.
Pada akhirnya, tugas pengadilan bukan sekadar membaca bunyi pasal, tetapi menjaga keseimbangan antara hukum sebagai aturan dan hukum sebagai nilai.
Menimbang niat, kondisi psikis, serta dampak sosial dari putusan menjadi sama pentingnya dengan memastikan kepastian hukum.
Kasus Hogi mengajarkan satu pelajaran mendasar bagi negara dan warga: pembelaan diri dilindungi, tetapi tidak tanpa batas.
Di antara ketegasan hukum dan empati kemanusiaan, negara hukum diuji untuk tetap berdiri bukan hanya pasti, tetapi juga bijak.
Penulis: Anung Marganto
Redaktur Senior Proliman News / Advokat
