Saya buka-buka catatan, apa saja yang sudah disusun oleh Almarhum Ahmad Basuki, ST, saat ingin maju sebagai Calon Bupati, di tahun 2024. […]
Kulon Progo, Proliman News – Anggota DPRD DIY Fajar Gegana ST mendorong Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) […]
HEADLINE
Kategori: Opini
Seorang Kepala Daerah Usai Pidato Terjungkal Kedua Lututnya Terbentur Lantai dan Divonis Gegar Otak
Saya hampir jatuh cinta dengan Tania Sanders, mahasiswa kedokteran specialis kecelakaan di sebuah perguruan tinggi di Semarang. Tania Sanders bule asal Australia […]
Asem Tenan, Kenapa Banyak Korban Kecelakaan Mengalami Benturan Kepala Tetapi Tidak Gegar Otak ?
Tania Sanders, seorang mahasiswa specialis kecelakaan asal Australia ini fasih berbahasa Indonesia. Bisa sedikit bahasa Jawa. Tampilannya cantik, sintal, putih (jelas) tinggi […]
Rekomendasi ORI Tidak Mengikat Tetapi Tidak Boleh Diabaikan, PT SAK Dipersimpangan Jalan !
Batas waktu peringatan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kepada Bupati Kulon Progo pada 8 Februari 2026 bukan sekadar tenggat administratif. Tetapi penanda serius […]
Kasus PT Selo Adikarto Butuh Pemahaman dan Kearifan Agar Tidak Muncul Sengketa Mendalam
Kasus penghentian kegiatan usaha dan bisnis BUMD PT Selo Adikarto oleh Bupati Kabupaten Kulon Progo telah bergerak melampaui sekadar polemik administratif. Ia […]
Kasus Hogi Minaya Ujian Berat Penerapan Hukum dari Pasal-pasal ke Situasional
Peristiwa yang menjerat Hogi Minaya di Sleman tidak sekadar perkara kecelakaan lalu lintas yang berujung pidana. Ia adalah potret persimpangan paling rapuh […]
Saudara Wabup Ambar Purwoko, Investor Tidak Masuk Kulon Progo Bukan Karena Tidak Ada RT-RW/RD-TR !
Saya rasa bukan kali ini saja Wakil Bupati Kulon Ambar Purwoko, kladuk wani kurang dugo (kewanen), menyatakan anggota DPRD Kulon Progo tidak […]
P3K Paruh Waktu: Diskresi yang Hanya Menunda Masalah Bukan Penyelesaian Secara Tuntas Soal Kepegawaian
Keputusan pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan diskresi Kementerian Dalam Negeri, bukan mandat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam rezim hukum kepegawaian nasional, ASN […]
KPK Menyebut Adanya Potensi Kerugian Negara Sebesar Rp1 Triliun dalam Penyelenggaraan Haji 2024
Angka tersebut dikaitkan dengan pengalihan sekitar 8.500 kuota yang disebut seharusnya masuk kategori haji reguler, tetapi dialokasikan ke haji khusus. Masalahnya, hingga […]
Pilkada via DPRD Tidak Menghilangkan Politik Uang dan Justru Membuka Politik Transaksional
Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kian mencuat digaungkan oleh sejumlah elit partai politik. Hingga […]